Setahun Anggota DPRD Bontang 172 Hari ke Luar Daerah

BONTANG-Tingginya intensitas perjalanan dinas anggota DPRD Bontang dalam setahun terakhir mendapat sorotan tajam dari Ketua Forum Peduli Hukum dan Hak Asasi (Forlihumas) Bontang ArifinHobi plesir yang dibungkus dengan kunjungan dinas seperti itu, menurutnya, bukan cuma merugikan keuangan negara, tapi juga merugikan citra anggota DPRD sendiri, citra lembaga legislatif dan ujung-ujungnya mencederai kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Kalau bicara dari etika kelayakan dan kepatutan, jelas ada pelanggaran

BACA JUGA: Sempat Buka, Ahmad Yani Tutup Lagi

Mereka itu wakil rakyat yang digaji dengan uang rakyat untuk memperjuangkan hidup rakyat menjadi lebih baikBagaimana bisa berjuang untuk rakyat Bontang kalau dalam setahun lebih banyak di luar daerah,” kritik Arifin.

Dalam daftar rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah yang dibagikan Sekretariat DPRD kepada masing-masing anggota DPRD, “prestasi” wakil rakyat Bontang terbilang luar biasa

BACA JUGA: Polisi Panggil Bos Koran di Medan

Ada yang dalam setahun melakukan kunjungan kerja hingga 172 hari

Artinya bila dalam setahun ada 2 hari akhir pekan (Sabtu dan Minggu) yang bukan hari kerja, ditambah hari libur nasional yang jumlahnya 15 hari, plus libur bersama yang ditetapkan pemerintah, efektifnya tidak sampai 100 hari anggota DPRD berada  di Bontang

BACA JUGA: DPR Terbelah Soal Parardhya

Konkretnya dalam 12 bulan hanya sekitar 3 bulan mereka bisa bertatap muka, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat Bontang.

Karena itu, menurut Arifin, jangan heran jika sejumlah persoalan klasik masih saja ditanggung masyarakat BontangMisalnya banjir di beberapa kawasan, air bersih tak bisa menjangkau semua lapisan, pemerataan kesempatan berusaha yang berpihak pada kelompok tertentu dan persoalan-persoalan lainnya

“Kita sering dengar, rapat panitia anggaran saja, wakil kita harus rombongan ke JakartaAlasannya ketemu pejabat terkait di pusatIni ‘kan alasan yang dicari-cari,” katanya

Bukankah, menurut Arifin, lebih efisien pejabat pusatnya saja yang diundang ke Bontang“Kalau keseringan rapat di luar daerah, lalu buat apa bikin gedung DPRD yang megah hampir Rp 100 miliar, belum lagi bayar BBM untuk gensetnyaMubazir  kalau kantornya tak dipakai,” kata Arifin.

Di sisi lain ia mendesak agar pimpinan partai memberi teguran pada kadernya yang terlalu sering keluar daerah ketimbang menyerap aspirasi masyarakatHal yang sama juga semestinya dilakukan pimpinan di DPRD, yakni lebih selektif memberi disposisi kepada anggota DPRD yang ingin ke luar daerahMeski sejujurnya, kata Arifin yang terakhir ini sulit diterapkan karena soal kunjungan kerja ke luar daerah sudah menjadi lingkaran di DPRD.

Ia mengimbau masyarakat Bontang mencermati perilaku wakil mereka di DPRD, mencatat track record, mengevaluasi dan mengambil keputusan, terutama menjelang Pemilu legislatif

Misalnya, sebagai pemilik suara yang menentukan siapa yang akan mewakili mereka 5 tahun mendatang, masyarakat jangan lagi memilih anggota dewan yang hobinya plesir, tapi ke mana-mana selalu bilang telah berjuang untuk rakyat“Kalau bilangnya Pak Amien Rais, jangan pilih politisi busuk,” kata Arifin

Ia juga mengusulkan, mumpung menjelang Pemilu masyarakat mesti berhati-hati dengan politisi yang mempraktikkan politik mobil mogok“Masyarakat diminta mendorong, begitu mobilnya jalan, rakyat ditinggal pergiRakyat bisa cuma melongo, wakilnya melaju kemana-mana sendirian,” sindirnya(ms/lis)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Segera Proses Permintaan Polisi