Setgab Dianggap Lukai Kebersamaan Bangsa

JAKARTA - Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, kehadiran Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik (Parpol) pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah melukai kebersamaan bangsa IndonesiaMasalahnya, kata Yudi, efektifitas Setgab itu menjurus kepada terbentuknya dikotomi pendukung, dan bukan (menjadi) pendukung pemerintah.

"Dalam prakteknya, Setgab itu mendorong terbentuknya dikotomi pendukung dan bukan pendukung pemerintah

BACA JUGA: KPK Perpanjang Larangan 4 Nama ke Mancanegara

Ini jelas sangat melukai makna kebersamaan bangsa Indonesia," kata Yudi Latif, saat diskusi 'Refleksi Akhir Tahun MPR RI', di press room DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (28/12).

Kecenderungan Setgab untuk menjadikan institusinya sebagai kekuatan pengendali legislatif, lanjut Yudi, juga harus diantisipasi oleh bangsa ini"Kalau hanya sebatas untuk ngumpul-ngumpul elit dalam membagi kekuasaan, meski itu tidak etis, ya sudahlah

BACA JUGA: Ditanya Soal Pemeriksaan, Ary Muladi Cengengesan

Tapi gejala Setgab menjadi intitusi pengendali parlemen, itu harus diwaspadai," kata Yudi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifudin, membantah tudingan bahwa Setgab merupakan institusi penentu kebijakan bangsa dan negara ini"Itu hanya forum informal untuk menyamakan persepsi di antara (parpol) peserta koalisi, terhadap berbagai masalah yang terjadi di negeri ini," ujarnya.

Walau demikian, lanjut Lukman, tidak ada kata-kata keharusan untuk selalu sama dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi

BACA JUGA: Wawako Bitung Terpilih Merasa Sesuai Prosedur

"Tidak ada kata-kata 'harus sama' dalam menyikapi berbagai masalahBuktinya, Fraksi PPP sering beda pandang dengan Demokrat bahkan Golkar, dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah," tegasnya.

Namun lebih lanjut, Lukman juga mengkritisi cara-cara Setgab dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, yang terkesan unjuk kekuatan"Mestinya, apapun keputusan Setgab, tidak perlu dipublisir ke masyarakat, karena di luar Setgab masih ada kekuatan penyeimbang yang juga sangat perlu didengar pandangannya," saran Wakil Ketua MPR RI itu(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tak Bisa Perkarakan Bahasyim