Setgab untuk Amankan SBY

JAKARTA -- Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi dicurigai bakal mengubur dalam-dalam penuntasan kasus CenturyKetua harian Setgab yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie-lah yang menjadi penyebabnya

BACA JUGA: Tekanan ke Kubu AU Semakin Kuat

Mendengar kekhawatiran itu, Ical "sapaan akrab Aburizal Bakrie" menjamin bahwa pembentukan Setgab tidak akan menyentuh substansi utama dari kasus-kasus yang melibatkan pemerintah.

"Dalam perbincangan saya dengan Pak Presiden, rekomendasi Century akan terus berjalan," kata Ical kepada wartawan di sela-sela pertemuan organisasi sayap kepemudaaan partai dalam menghadapi pilkada di gedung DPP Golkar kemarin (8/5).

Menurut Ical, sesaat setelah penetapannya sebagai ketua harian Setgab, muncul berbagai pemberitaan bahwa telah terjadi deal politik antara Golkar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Deal politik itu bahkan terkait dengan posisi Menkeu Sri Mulyani

BACA JUGA: Jadi Kada, Antre Ditangkap KPK

"Saya tegaskan tidak ada ituItu kan pilihan pribadi Sri Mulyani untuk menjabat posisi yang bagus," bantahnya.

Dia menjamin, tidak ada perubahan posisi politik Golkar meski Sri Mulyani mundur sebagai Menkeu

BACA JUGA: Ada yang Main di Pilkada Medan

"Saya tegaskan lagi, proses hukum Century tetap berjalanSebab, tidak ada yang bisa menghentikan proses hukumDi mana pun tempat seseorang tidak menyebabkan proses hukum terhenti," ujarnya.

Ical mengakui, pembentukan Setgab bakal menimbulkan interpretasi yang berlebihanDia menjelaskan, Setgab merupakan evaluasi dari SBY atas format koalisi yang lamaSBY menganggap, partai koalisi ketika itu hanya membela kebijakan kelompok pemerintahPembelaan tersebut tidak sesuai dengan harapan karena internal atau unsur partai koalisi masih memiliki tafsiran berbeda"Format tersebut ternyata sulitKarena itu, presiden sebagai ketua koalisi menetapkan kebijakan baru yang didiskusikan bersama kita (partai koalisi, Red)," ujar Ical.

Setgab partai koalisi inilah, kata dia, yang menjadi format baruSesuai dengan hirarkinya, Golkar yang merupakan partai peraih suara terbanyak kedua mendapatkan posisi ketua harianFormat baru yang digunakan adalah memberikan peluang kepada partai koalisi untuk ikut mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah"Setgab memberikan masukanSetelah itu, baru dilaksanakan," lanjutnya.

Dengan format tersebut, Ical menjamin bahwa setiap kebijakan pemerintah akan didukung koalisiSebab, anggota koalisi sangat mengetahui alasan membela kebijakan ituLebih lanjut, koalisi bisa menjelaskan tujuan kebijakan itu kepada publik"Sehingga, kalau membela pun dengan senang hati, kader kami juga tahu alasannya membela," ujarnya.

Ical mengatakan, dengan membela kebijakan, tidak berarti setiap anggota koalisi harus bersuara samaPartai koalisi tetap diberi hak untuk berbeda pendapat dalam masalah yang tidak prinsipiil"Bila masalahnya prinsipiil, perbedaan pendapat itu harus diselesaikan dahulu di dalam koalisi," jelasnya.

Sebagai ketua harian, Ical berharap agar partai lain memiliki kesamaan pendapatTujuan pembentukan Setgab, kata Ical, adalah mengamankan pemerintahan SBY hingga 2014Namun, tidak berarti forum tersebut akan menutup ide dari setiap partai"Karena semua partai tentu menghendaki pemenangan pada 2014," tandasnya.

Ical juga memastikan, partainya tidak akan mengajukan satu pun nama pengganti Sri MulyaniPosisi SBY selaku presiden memiliki wewenang terbesar untuk menentukan sosok yang tepat untuk mengisi kursi menteri di bidang keuangan dan fiskal itu"Golkar tidak akan mengajukan siapa-siapaItu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Ical.

Meski tidak mengajukan, Golkar berharap agar kriteria Menkeu tetap mengedepankan nasionalisme kebangsaanItu berarti, sosok menteri tidak harus berpaham sosialis, tidak harus pula liberalis"Sehingga, yang ideal adalah berada di tengah-tengah (sosialis dan liberalis, Red)," tandasnya.

Kriteria itu, kata Ical, penting bagi pembangunan IndonesiaSebab, pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomiProses demokratis yang melibatkan semua pihak juga harus dilakukan"Bukan saja pertumbuhan, tapi pelakunyaKalau tidak melibatkan banyak orang Indonesia, akan timbul kesenjangan terlalu jauh," jelasnya(bay/c10/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Century Golkar Pilih Berkelit