jpnn.com - JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, aksi massa pada 4 November lalu tidak hanya rentan ditunggangi aktor politik seperti ditegaskan Presiden Joko Widodo.
Namun juga juga rentan menjadi medium recovery kaum 'jihadis' yang sejak perdamaian di Poso dan Ambon kehilangan arena recovery dan radikalisasi.
BACA JUGA: Gandeng PPATK, Bareskrim Telusuri Aliran Dana Demo 4 November
Baik untuk merekrut kader-kader baru maupun untuk menghimpun dukungan publik.
"Indikasi keterlibatan kelompok jihadis dalam aksi 4/11 lalu terdeteksi dengan keterlibatan sejumlah tokoh kunci ormas yang disponsori Wahabi dan gemar mengkafirkan kelompok lain. Tokoh kunci tersebut secara ideologis membenarkan segala cara untuk mencapai tujuannya," ujar Hendardi, Selasa (8/11).
BACA JUGA: Jaksa KPK Beberkan Isi Pembicaraan Irman dengan Istri Pengusaha Gula
Menurut Hendardi, sejak 2010, kelompok jihadis beralih menggunakan isu penodaan agama, penyesatan, dan solidaritas atas segala peristiwa di Timur Tengah, sebagai medium kampanyenya.
Peristiwa di Cikeusik 6 Februari 2011 dan di Temanggung 9 Februari 2011, adalah dua peristiwa yang secara nyata ditunggangi kelompok jihadis.
BACA JUGA: Irman Tak Mau Banyak Komentar, Yusril Siap All Out
"Salah satu aktor lapangan peristiwa penyerangan Ahmadiyah adalah aktor yang aktif melakukan pembantaian di Poso. Sedangkan di Temanggung, operator lapangan dari pembakaran gereja adalah salah satu tokoh yang pada masa konflik di Ambon bertugas memasok amunisi untuk kelompok Islam," ujar Hendardi.
Hendardi mengingatkan, aksi-aksi massa selalu mengundang aneka kepentingan.
Karena itu, jika praktik-praktik intoleransi dengan aksi kekerasan dan penyebaran kebencian dibiarkan, maka sama saja menyediakan arena recovery kelompok-kelompok jihadis untuk terus memupuk semangat pengikut dan simpatisannya.
"Bagi Setara Institute, intoleransi adalah titik awal dari terorisme. Sebaliknya, terorisme adalah puncak intoleransi. Jadi, soal aksi 4/11 bukan hanya melulu soal pilkada, soal Ahok dan dugaan penodaan agama. Tapi juga soal kebutuhan adanya ruang yang kondusif bagi radikalisasi publik, untuk memperluas dukungan terhadap agenda-agenda jihad yang bertentangan dengan hukum dan dasar kebangsaan Indonesia," ujar Hendardi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa: Irman Gusman Minta Fee Rp 300 Per Kg Gula Impor
Redaktur : Tim Redaksi