Simbol Militer di Polri Harus Dihilangkan

JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut bahwa salah satu persoalan yang membuat polisi belum mampu mereformasi diri secara optimal, adalah masih melekatnya pola dan sistem militer pada lembaga ituSeharusnya, ujar pria yang juga dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini, sebagai lembaga sipil, polisi harus menanggalkan atribut dan pola militer yang masih melekat itu.

Penanggalan pola itu, menurut Bambang, termasuk mulai dari pola keseharian, birokrasi dan lainnya, yang (selama ini) justru membuat masyarakat segan dan cenderung takut berhadapan dengan korps Bhayangkara itu

BACA JUGA: RUUK Jogja Pasti Tuntas Tahun Ini

"Simbol-simbol militer pada kepolisian itu harus dihilangkan," ujarnya, dalam acara Deklarasi Independent Police Watch di Jakarta Selatan, Sabtu (31/7).

Dikatakan Bambang, paradigma (baru) kepolisian seharusnya mampu mendekatkan diri seluas-luasnya dengan masyarakatSalah satu caranya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menghilangkan simbol militer yang pernah menyisakan trauma buruk di masa lalu

BACA JUGA: 12 Nama Lolos Seleksi Kompetensi Calon Ketua KPK

"Mestinya dirubahlah sistem militer itu," ujarnya lagi.

Dengan penghilangan pola militer itu, tambah Bambang, bukan berarti akan mengurangi sikap disiplin polisiJustru katanya, pola disiplin melekat yang
humanis harus didoktrinkan sejak awal kepada aparat kepolisian, sehingga mereka bisa berbaur dan dicintai masyarakat

BACA JUGA: Menag Larang Sweeping Ramadan

"Orientasi kurikulumnya harus lebih banyak berorientasi kemanusiaan dan hukum," tambahnya.

Dicontohkan Bambang, pola seperti itu misalnya, kini telah diadopsi kepolisian Jepang dengan menanggalkan atribut kemiliteran sesuai dengan lokasi tugasSehingga masyarakat pun tidak segan berurusan dengan polisi(zul/ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansel KPK Umumkan Hasil Seleksi Hari Ini