Sindikat Penipuan Pengangkatan CPNS di Daerah Merajalela

Sumut Tertinggi, Kerugian Hingga Miliaran Rupiah

Jumat, 21 Januari 2011 – 02:22 WIB
LAPORAN - Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat, di kantornya. Foto: Mesya Mohamad/JPNN.
JAKARTA - Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berhati-hati dengan aksi penipuan, terkait pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pelamar umum maupun honorer, ternyata tak cukup ampuhTerbukti, hingga Kamis (20/1), BKN telah menerima ratusan laporan penipuan pengadaan CPNS

BACA JUGA: Cara NU Kritik SBY Dikritisi

Penipuan yang dilakukan oleh sindikat maupun perorangan itu telah menelan korban hingga ribuan pelamar.

Fantastisnya, nilai kerugian yang dialami para korban penipuan CPNS ini, mencapai angka miliaran rupiah
"Sejak Juli 2010 hingga Januari 2011, kami telah menerima ratusan laporan penipuan

BACA JUGA: Rakyat Lebih Percaya Testimoni Gayus Dibanding Inpres

Bahkan ada puluhan kelompok orang yang merasa tertipu (dalam) pengadaan CPNS, datang langsung ke BKN mengadukan nasibnya
Kalau dihitung, jumlah pelamar yang sudah tertipu sekitar 2.000 orang, dengan nilai kerugian miliaran rupiah," ungkap Kepala Bagian Humas BKN, Tumpak Hutabarat, yang dihubungi Kamis (20/1).

Laporan tersebut, lanjut Tumpak, hampir semuanya berasal dari daerah

BACA JUGA: Mendagri Tidak Sudi Turuti DPD

Di mana yang tertinggi kasus penipuannya ada di Sumatera Utara, seperti di Tapanuli Selatan, Medan, dan lain-lainKemudian disusul dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, serta Kupang"Di Sulut dan Gorontalo ada juga, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya pula.

Tumpak mengaku yakin, masih akan ada lagi laporan yang masuk berkaitan dengan sindikat penipuan pengadaan CPNSSebab menurutnya, hampir semua daerah melaksanakan tes CPNS"Pasti korban penipuannya masih banyakHanya, yang mengadukan tidak semuanyaKami imbau agar para korban penipuan untuk tidak segan-segan melaporkan ke polisi, BKN, atau Kemenpan & RB," sarannya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Sosialisasi KB Lebih Kecil Dibanding Rokok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler