JAKARTA—Meski hasil Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menjadi acuan utama Presiden dalam memberikan rapor pada menteri-menterinya, namun Istana masih belum mau memastikan soal reshuffle kabinet yang mulai menghangat dibicarakan.
‘’Karena Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah ada reshuffle atau tidakSaya kira tidak ada seorang pun kecuali Presiden sendiri yang bisa menentukannya,’’ kata Juru bicara Kepresidenan Julian Adrin Pasha kepada wartawan di kantor Presiden, Selasa (11/1).
Meski mengelak akan melakukan resuffle, Julian tidak membantah kalau Presiden SBY selalu memperhatikan kinerja masing-masing kementrian di mata publik
BACA JUGA: Kasus Gayus Dinilai Berdampak Sistemik
Apalagi bila kinerja kementrian tersebut menjadi sorotan berbagai media massa karena menyangkut kepentingan rakyat banyak.‘’Dalam banyak kesempatan, Presiden kadang-kadang menyinggung juga soal pembahasan publik tentang kementrian-kementrian
Untuk melakukan reshuffle kata Julian, hasil evaluasi UKP4 bukanlah satu-satunya parameter
BACA JUGA: Bupati Nias Ditahan KPK
Karena pada awal terbentuknya kabinet, para menteri juga telah menandatangani kontrak kinerja dan pakta integritas‘’Tapi tidak harus juga Presiden melakukan reshuffle
BACA JUGA: KPK Nilai UU Pemda jadi Hambatan
Sampai hari ini Presiden belum pernah menyinggung soal reshuffle kabinetTapi kalau evaluasi kementerian, wacana publik diskursus tentang perombakan kabinet, kita semua juga sudah mengetahuinya,’’ kata Julian.Kalaupun nantinya terjadi reshuffle kabinet, Julian memastikan Presiden akan tetap mempertimbangkan representasi dari keterwakilan parpol dalam kabinetnyaMeskipun pada dasarnya, Presiden memiliki hak untuk memilih, mengangkat atau menurunkan seseorang untuk duduk di kursi Kementrian.
‘’Tapi kita semua tahu realitas politik di IndonesiaMempertimbangkan representatif dari Parpol tetap juga diperlukanPresiden (telah) menerima pengajuan Parpol dan kinerja mereka tentu saja mewakili representasi dari Parpol manaJadi realitas politik tetap dipertimbangkan selain juga tentunya prestasi atau kinerja dilihat,’’ jelas Julian.
Dijelaskan, jika terjadi perombakan kabinet, tidak menutup kemungkinan komposisi keterwakilan Parpol bisa saja berubahNamun kembali lagi katanya, semua keputusannya ada di tangan Presiden
‘’Presiden juga mempertimbangkan realitas politik yang adaBukan berarti itu secara sistematis akan disamakan komposisinya dari yang sekarang, bisa saja itu akan berubahSemua itu mungkin saja bisa terjadi,’’ kata JulianPerubahan itu nantinya, kata Julian, bisa berjalan dinamis namun tetap memperhitungkan keterwakilan Parpol.’’Bisa saja Menteri yang bersangkutan digantikan dari Partai lain," katanya(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gamawan Nilai Pelantikan di LP Tak Pantas
Redaktur : Tim Redaksi