JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia, mengharapkan pembahasan RUU Paket Politik di DPR terbebas dari transaksi politikMenurutnya, RUU Paket Politik harus diarahkan membangun sistem yang lebih baik dan bukan untuk kepentingan sesaat.
Doli menyampaikan hal itu karena mencermati peran pemuda di parlemen yang berangkat dari aktifis, ternyata menjadi kurang berperan di DPR karena posisinya tersandera oleh partai politik
BACA JUGA: Saatnya Desak SBY Bubarkan Satgas
Berbicara saat memberi sambutan pada duskusi Youth Speak : Political Outlook 2011 di Jakarta, Rabu (19/1), Doli mengatakan, sekitar 60 persen anggota DPR peridoe 2009-2014 dari kalangan pemuda"Jadi kita harapkan pembahasan RUU POlitik memberikan porsi yang besar kepada pemuda Indonesia untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan politik," katanya.
Doli juga mengharapkan dari proses politik yang diatur UU Paket Politik yang tidak untuk kepentingan kelompok tertentu, akan memunculkan tokoh-tokoh pemuda Indonesia untuk tampil sebagai calon pemimpin nasional pada 2014
BACA JUGA: DPR Kecewa dengan Hasil Audit LPS tentang Century
Asalkan, sistem yang diatur di UU Paket Politik semata-mata untuk kepentingan yang lebih luas, bukan untuk kepentingan jangka pendek kelompok politik tertentu."Dengan sistem yang bagus, calon pemimpin nasional itu bisa muncul di semua lapisan, baik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun internal kepengurusan parpol dari pusat hingga tingkat daerah," tandasnya.
Bambang W Ganindra dari Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) mengatakan, saat ini pemuda yang idealis dan berangkat dari latar belakang aktifis kurang mendapat tempat di parpol
Bambang juga menilai kiprah pemuda yang beruntung menjadi anggota DPR, juga tidak banyak berperan
BACA JUGA: Tersangka Dilarang Maju Pilkada
"Karena parpolnya sudah tersdandera," ulasnya.Parahnya, kata Bambang, saat ini pola pikir yang terbentuk di masyarakat luas menganggap politik adalah sesuatu yang kotor"Mindset itu yang harus kita rubah," cetusnya.
Sedangkan pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, selama ini sistem kaderisasi partai sering mengabaikan kapasitas dan kompetensi kaum mudaSebab, parpol mendahulukan kader yang memiliki patronase politik dengan elit maupun nepotisme di internal parpol
Burhanuddin menyebut gejala itu dengan istilah dinastokrasiMenurut Burhanuddin, dinastokrasi menjadi pemandangan yang lumrah ketika elit parpol yang berpengaruh dengan mudah memaksakan anak, istri ataupun kerabat di posisi-posisi penting"Akibatnya kader muda yang potensial seringkali menjadi korban atas sistem karir politik yang tidak jelas," ulasnya.
Ditegaskannya, potret buram rekrutmen politik yang penuh nepotisme itu menjadi kampanye yang buruk bagi poemuda untuk aktif di dunia politik"Jadi masalahnya sekarang, masih maukah parpol dan politisi berubah?" ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Kerap Dipaksa Suami Incumbent Bertarung di Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi