SMK Kekurangan 91.861 Guru

Jumat, 03 Maret 2017 – 00:54 WIB
Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menekankan mengenai pentingnya lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.

Oleh karenanya, SMK harus direvitalisasi. Menurutnya, revitalisasi tersebut meliputi kurikulum sesuai kebutuhan industri hingga pengadaan guru praktikal melalui perekrutan baru dan pemberian keahlian ganda kepada guru adaptif.

BACA JUGA: Mendikbud Minta SMAN 1 Muaragembong Segera Diperbaiki

”Guru praktikal bisa kita ambil dari dunia industri. Dan kita sudah siapkan pendidikan pedagogik kepada karyawan industri yang sudah pensiun agar bisa mengajar di SMK,” ujar Muhadjir Effendy seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group).

Pelaksanaan pendidikan pedagogik untuk pensiunan karyawan industri, diungkapkan Muhadjir, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi (Ristek) dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Format pendidikan tersebut, berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BACA JUGA: Ini Kesepakatan Bidang Kebudayaan RI – Arab Saudi

”Ini nanti akan disiapkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti. Tentunya agar lulusan SMK link and match dengan industri,” jelas Muhadjir.

Data dari Direktorat Guru dan Tenaga Keguruan (GTK), Kemendikbud menyebutkan, kekurangan guru untuk SMK mencapai 91.861 orang guru. Dan ini dapat terpenuhi hingga 4 tahun ke depan.

BACA JUGA: Mendikbud: UNBK Gratis!

Hal yang sama diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dia menyebutkan, program SMK link and match dengan industri diluncurkan di 219 SMK dengan melibatkan 49 perusahaan.

Hingga 2019 nanti, ditargetkan menyasar 1.775 SMK dengan 355 perusahaan. Dan mampu meluluskan 845 ribu siswa SMK.

”Selain pendidikan vokasi, kami juga berikan diklat 3 in 1. Yakni: pelatihan, sertifikasi kompetensi hingga penempatan,” ujarnya.

Untuk mendorong pelaksanaan pendidikan vokasi, menurut Airlangga, pihaknya memberikan insentif kepada perusahaan.

Bagi perusahaan penyelenggara pelatihan akan mendapatkan insentif berupa biaya pelatihan. Sementara, untuk perusahaan yang mendirikan politeknik (Poltek) akan mendapatkan insentif dalam bentuk keringanan pajak.

”Pensiunan perusahaan usianya kan 55 tahun, ini akan kami berikan pendidikan pedagogik agar menjadi trainer di SMK,” ungkapnya.

Program 3 in 1, masih ujar Airlangga memberikan kesempatan lulusan SMK menjadi peserta magang di industri.

Dalam 1 tahun mereka(peserta magang,Red) akan dibekali keahlian-keahlian yang dibutuhkan dunia industri. Selain itu juga, lulusan magang akan menerima sertifikasi dengan predikat D1.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla usai meresmikan pendidikan vokasi industri di Surabaya mengatakan, bangsa yang maju ditunjukkan dari keberhasilannya dalam mengelola industri.

Keuntungan dari sektor industri, menurutnya dapat ditunjukkan dengan tingginya pendapatan. Hal itu, berbanding terbalik dengan sektor pertanian.

”Misalnya saja, keuntungan petani dari penjualan hasil panen itu Rp 6 juta, itu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 bulan hingga masa panen lagi. Jadi kira-kira 1 bulan pendapatannya hanya Rp 1 juta. Tapi, menjadi karyawan pabrik sekarang, UMK berapa? Di Surabaya saja sudah Rp 3 juta,” ungkap Wapres.

Untuk mendukung kemajuan sektor industri, menurut JK dibutuhkan teknologi, modal dan skill atau Sumber Daya Manusia(SDM).

Tentu saja, format yang dibutuhkan untuk peningkatan skill SDM adalah pelatihan secara intensif. ”Jadi peningkatan skill caranya ya harus dilatih,” tegasnya.

Wapres mengungkapkan, meningkatnya perkembangan ilmu dan teknologi (IT) harus diimbangi dengan pola pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang modern. Agar lulusan diklat mampu bersaing.

Untuk itu, harus ada kerjasama antara swasta dan pemerintah. Pasalnya, tanpa kerjasama tersebut SDM akan kesulitan terserap oleh dunia industri.

”Pemerintah tugasnya kan hanya menyiapkan ketersediaan SDM terampil, sementara industri tugasnya hanya finishing. Jadi diklat jangan pake alat ajar seperti radio analog atau radio tua, tapi harus disesuaikan dengan kemajuan IT. Agar tidak menyulitkan lulusan Diklat untuk mencari kerja,” katanya. (nas)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... UNICEF Penasaran Pencegahan Kawin Dini di Indonesia


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler