SMS Laode ke SBY Dinilai Menggelikan

JAKARTA - Banjir simpati terhadap Lily Wahid dan Effendi Choirie menyusul pemecatan keduanya oleh DPP PKB boleh jadi terus mengalirNamun melihat kukuhnya sikap dan pendirian para elite partai bintang sembilan ini, sepertinya simpati tersebut tidak bakal mengubah apapun

BACA JUGA: Istri Bupati Gugat ke MK

Sebagian bahkan mengaku geli mencermati berbagai pernyataan simpati yang berlebihan.

“Seperti SMS Laode kemarin, itu kan lucu dan menggelikanKalau dibilang ikut mencampuri urusan rumah tangga orang lain dia itu tidak ada sopan santunnya,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far di gedung DPR, Selasa (22/3).

Menurutnya, pernyataan simpati atau dukungan moral adalah hak bagi siapa saja untuk mengungkapkannya

BACA JUGA: 10 Parpol Gurem Siap Melebur jadi Partai Baru

Termasuk kepada dua kader PKB yang baru dipecat Lily Wahid dan Effendi ChoirieNamun tentu batasan-batasannya juga harus jelas

BACA JUGA: Timwas Century Mulai Menyerah

“Sebagai Wakil Ketua DPD semestinya Laode Ida paham etika jabatanDia itu wakil daerah bukan wakil parpolDia juga tak ada hubungan sama sekali dengan PKBKalau mau jujur baju politiknya dia sekarang justru sangat Golkar,” paparnya
           
Seperti diberitakan, Wakil Ketua DPD Laode Ida kemarin sempat menyatakan dukungan moral terhadap nasib Lily Wahid dan Effendi ChoiriePernyataan simpatinya ini bahkan ditunjukkannya dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) langsung ke Presiden SBYIsinya dia berharap presiden tidak memproses surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap keduanya.

Menurut Laode, terlepas dari segala plus minusnya, Lily Wahid dan Effendi Choirie adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga keberadaannyaLaode bukan ingin mengintervensi persoalan internal di DPP PKB, namun merasa masalah yang dialami dua kader PKB itu sangat substansial

Sebab, hal itu menyangkut hak warga negara dalam demokrasi yang dijamin konstitusiApalagi, kata Laode, para anggota dewan di Senayan dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... FPDIP Tagih Janji Pemerintah Beresi Infrastruktur