JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida menentang campur tangan Senator Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Ahmadiyah di IndonesiaSebaliknya, anggota senator ini meminta pemerintah mencarikan jalan penyelesaian terbaik bagi Ahmadiyah tanpa tekanan pihak asing.
"Saya menentang campur tangan dan tekanan Kongres AS terkait pengaturan Ahmadiyah
BACA JUGA: Pengusaha Batu Bara Minta Perlindungan Kapolri
Karena ini merupakan urusan dalam negeri dan otoritas komunitas Islam IndonesiaPernyataan itu disampaikan Laode menanggapi surat 27 anggota Kongres AS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi permintaan mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah
BACA JUGA: Gamawan: Koruptor Tak Pernah Tenang
Dalam surat yang dikirim Selasa (15/3/2011) melalui Kedubes Indonesia di AS, anggota Kongres AS menyatakan prihatin atas keputusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah.
Menurut Laode, surat permintaan agar presiden mencabut SKB Tiga Menteri merupakan bentuk intervensi AS kepada Indonesia
BACA JUGA: Buya Sebut Indonesia Tanpa Masa Depan
Mestinya, kata Laode, Kongres AS menahan diri untuk tidak melakukan langkah intervensi terhadap kebijakan negara lainKalau pun mereka kurang setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan negara lain terkait HAM, hal itu bisa diungkapkan dengan cara yang lebih elegan berdasaran prinsip diplomasi yang tidak mendikte"Bukan justru meminta pemimpin pemerintahan suatu negara melakukan ini dan itu, atau tidak melakukan ini dan itu," kata Laode.
Dia berharap, presiden tidak mau tunduk begitu saja kepada tekanan Kongres ASLaode menyarankan agar Presiden Yudhoyono mengabaikan surat permintaan pencabutan SKB 3 Menteri tersebutDia mengakui, pemerintah memang terkesan lamban sehingga belum mampu mengambil kebijakan tepat mengatasi persoalan Ahmadiyah.
"Tentu bukan solusi terbaik mengambil kebijakan sesuai keinginan pihak asingSebaiknya pemerintah menyelesaikan masalah Ahmadiyah dengan mendengar aspirasi masyarakat Indonesia, bukan Kongres AS," ujar senator dari Sulawesi Tenggara ini.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, soal Ahmadiyah merupakan urusan internal Pemerintah IndonesiaGamawan mengatakan bahwa presiden tetap menginginkan penyelesaian permanen terhadap isu Ahmadiyah dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa AgungKarena itulah, menurut Gamawan, sebuah dialog nasional untuk membahas persoalan Ahmadiyah akan digelar pada Selasa (22/3/2011)(dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sembarangan Respon Tuntutan Pemekaran
Redaktur : Tim Redaksi