jpnn.com - JAKARTA - Aksi penolakan FPI terhadap Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, FPI harusnya bersikap realistis bahwa penetapan Ahok sebagai gubernur sudah sesuai konstitusi. "Mari kita bersikap realistis. Pak Ahok gubernur itu enggak bisa diganjal siapapun. Itu diatur undang-undang," tegas Cak Imin di Jakarta, Selasa, (11/11).
BACA JUGA: Gunakan HMI untuk Peras Ketua DPR, Dua Pemuda Digelandang Polisi
Cak Imin menegaskan, pemikiran FPI yang mewacanakan gubernur tandingan sangat tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sebagai Wakil Gubernur, kata Muhaimin, Ahok layak untuk mengganti posisi Joko Widodo yang telah meninggalkan jabatan Gubernur DKI.
Muhaimin justru menyarankan FPI sebaiknya menagih janji-janji Ahok ketimbang menolaknya sebagai orang nomor 1 d Pemprov DKI. Sebab, yang terpenting justru kinerjanya.
BACA JUGA: Senator dari DKI Anggap Pembubaran FPI Bukan Solusi
"Mari menunggu prestasi Ahok untuk pembangunan agama di Jakarta. Jangan liat siapa Ahok, tapi kualitas kinerjanya dan produktivitasnya," tandas mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu. flo/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Menhut Era Megawati
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih 2 Tahun Jadi Tersangka, Mantan Wakorlantas Polri Ditahan KPK
Redaktur : Tim Redaksi