jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku menggelar Seminar Regional "Aktualisasi Pancasila dalam Strategi Perwujudan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Bagi Maluku".
Seminar digelar di Aula Kampus Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, kemarin, menghadirkan narasumber antara lain Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso), Dipl-Oek. Engelina Pattiasina, Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FKPM), Amir Hamzah, Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon, MJ Sapteno, dan dihadiri Rektor Unidar, Ibrahim Ohorela, Gubernur Maluku diwakili Staf Ahli Bidang SDM Bram Tomasoa dan ratusan mahasiswa Kota Ambon.
BACA JUGA: Ada Borobudur, Alquran Terkecil, dan Wayang Kulit
Salah satu kesimpulan seminar yang dibacakan oleh Rektor Unidar, Dr Ibrahim Ohorella, mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku bersatu melawan intervensi asing dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak masyarakat Maluku atas sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.
“Karena itu, Maluku hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Gas Abadi Masela yang terletak di Maluku," ujar Ibrahim Ohorella, dalam rilisnya, Kamis (3/12).
BACA JUGA: Tambang Emas Lokal Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Masalahnya, lanjut Ibrahim Ohorella, belum diketahui, apakah akan dibangun kilang terapung di laut atau di darat? "Masyarakat Maluku menuntut agar pengelolaan blok Masela harus mensejahterakan daerah penghasil, yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia,” katanya.
Selain itu, seminar juga mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku bersatu untuk mempertahankan eksistensi adat-istiadat dan hukum adat melalui lembaga adat.
BACA JUGA: Permen ESDM 37 Masih Lemah dari Kamuflase Perusahaan Gas
“Komponen masyarakat adat Maluku harus bersatu dalam mengawal proses pengelolaan sumber Migas di Maluku agar tidak dibangun di laut," ujarnya.
Di tempat yang sama, Engelina Pattiasina menyatakan Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 menegaskan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Dengan demikian, negara wajib menaati konstitusi dan harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan benefit dari blok Masela secara berkeadilan, khususnya bagi masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam," tegasnya.
Dia mengingatkan, rencana pembangunan kilang terapung untuk gas Masela hanya menguntungkan investor semata, tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyakat Maluku.
"Sebaliknya, jika pabrik pengolahan gas berada di darat, Indonesia bisa membangun kota yang lebih besar dari Balikpapan. Sebab, di area tersebut dapat didirikan pabrik pupuk sehingga perekonomian di wilayah Maluku dan Indonesia Timur kembali bergeliat," ujarnya.
Pattiasina menambahkan, kesimpulan seminar ini selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat Maluku. "Siang tadi (kemarin, red) bersama Ketua FKMP, Amir Hamzah kami melanjutkan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, sebagai daerah yang memiliki Blok Masela. Substansinya, kami mendorong masyarakat bersatu dan bergerak memperjuangkan hak-haknya. Kalau tak kompak, maka hasil dari pengelolaan Blok Masela tidak akan dirasakan oleh masyarakat setempat,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelompok Masyarakat Ini yang Disasar Tapera
Redaktur : Tim Redaksi