jpnn.com, JAKARTA - DPP Organda menilai kenaikan tarif tiket pesawat merupakan hal yang wajar untuk menyeimbangkan rasio keberlangsungan dalam usaha transportasi.
Masalah yang cukup mendesak saat ini menurut DPP Organda yakni pemerintah secepatnya harus membuat semacam blue print pengembangan transportasi dipelbagai moda dan skenario penyelenggaraannya.
BACA JUGA: Menurut Pengamat, Harga Tiket Pesawat Bukan Urusan Menhub
Hal ini dimaksudkan agar semua moda bisa terkoneksi dan saling komplementer.
"Skenario integrasi dan koneksi diberlakukan secara nasional haruslah tetap dilaksanakan dengan sistematis dan terencana," ujar Sekjen DPP Organda Ateng Aryono dalam siaran persnya, Senin (13/5).
BACA JUGA: Tarif Tiket Pesawat Mahal, Harga Avtur kok Selalu Disalahkan?
Menurut Ateng, skenario yang dimaksud agar pemerintah jangan takut gagal atau tidak cocok dalam menerapkan skenario.
“Minimal bisa jadi pedoman pengambilan kebijakan, termasuk bagaimana skenario modal share antar moda, Artinya kesan predatory atas nama kemajuan jaman tidak perlu jadi justifikasi lagi,” tutur Ateng.
BACA JUGA: Menhub Dipanggil Presiden ke Istana, Begini Arahan soal Tiket Pesawat
Selain menciptakan penyelenggaraan angkutan yang bersifat komplementer angkutan antarmoda menjadi satu kesatuan.
Pasalnya, salah satu penyebab iklim usaha tranportasi menjadi tidak kondusif adalah terjadinya predatory price dalam penentuan tarif yang mengakibatkan dunia tranportasi darat, laut dan udara mengalami ketidakseimbangan menjalankan usahanya.
"Ada kesan persaingan tarif yang selama ini dinilai kurang sehat menjadi predator terhadap industri moda lainya," sautnya.
BACA JUGA: Tiket Pesawat Mahal, Bara JP: Menhub Layak Dievaluasi
Menurut Ateng, saat ini yang sangat dibutuhkan tidak hanya soal tarif tapi, lebih ke prinsip integrasi antar moda transportasi guna mencegah konektivitas yang buruk antarmoda.
Integrasi antarmoda harus menitikberatkan pada aspek kemudahan mobilitas penumpang transportasi publik.
“Minimal pemerintah memiliki semacam “blue print” yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk merencanakan integrasi antarmoda di Indonesia," katanya.
Integrasi antarmoda ini akan berfokus pada aspek, kecepatan akses penumpang, kemudahan penumpang dalam mengakses transportasi publik, keterjangkauan tarif dan lokasi kebutuhan integrasi.
Ateng menilai kegagalan pemerintah saat ini dalam menyediakan angkutan umum yang baik, ditandai dengan kondisi angkutan umum yang semakin buruk dengan turunnya kualitas layanan dan penurunan jumlah penumpang.
BACA JUGA: Jalan Rusak Sejak 2014 Tak Juga Diperbaiki
Ditambah lagi kebijakan penyediaan angkutan massal yang cenderung mengesampingkan peran angkutan eksisting (angkot dan bus).
Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena tidak bisa dihindari bahwa angkutan umum masih dibutuhkan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
DPP Organda berharap kepada pemerintah agar bisa memberikan gambaran besar yang menyeluruh tentang langkah – langkah untuk perbaikan transportasi public.
DPP Organda juga menyambut baik pembangunan moda baru sperti MRT dan LRT, namun skenario lanjutan untuk menyelaraskan dengan moda eksisting mutlak diperlukan.
"Model ini baru dinikmati sebagian masyarakat Jadetabek dan fenomena ini menguatkan keberadaan blue print pengembangan penyelenggaraan transportasi terintegrasi sangat diperlukan secara nasional," tandas dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiket Pesawat Mahal, Mudik Lewat Jalur Laut Jadi Pilihan Pemudik
Redaktur & Reporter : Yessy