jpnn.com - TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram mengaku setuju dengan rencana pemekaran wilayah pesisir.
Namun, Muharram ternyata mengaku tidak sependapat jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dibagi dua bila Berau Pesisir Selatan (BPS) disetujui menjadi daerah otonomi baru (DOB).
BACA JUGA: Kisah Guru Gagah Berani Terjang Api Besar Demi Ijazah dan SK PNS
"Jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka pemkab jelas menolak pemekaran. Karena kalau dipaksakan mungkin elite mendapat keuntungan, sedangkan rakyat jadi korban,”ungkap Muharram sebagaimana dilansir laman Berau Post, Selasa (13/12).
Sebab, kebijakan itu, terutama mengenai anggaran, akan berdampak pada proses pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA: Anak Dihajar Bapak Karena Minta Uang, Kepala Dibenturkan ke Lantai
Termasuk di DOB itu sendiri. Anggaran yang awalnya difokuskan pada pembangunan terutama infrastruktur akan terbagi menjadi belanja pegawai.
Seperti belanja pegawai, peralatan kerja dan lain-lain.
BACA JUGA: Misteri Percikan Air Misterius Saat Bocah Lugu Hilang
Terlepas dari masalah itu, Muharram mengaku sangat setuju dengan pemekaran BPS.
Saat ini, lima kecamatan yakni Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk sudah berencana memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai DOB.
Dirinya menilai, wilayah pesisir memang sudah memiliki kesiapan sejak lama.
Bahkan bisa dikatakan lebih siap dibandingkan beberapa daerah lain di Kaltim yang juga berencana memekarkan diri.
Terlebih, Berau merupakan satu-satunya di Kaltim yang belum pernah melakukan pemekaran.
"Memang dengan adanya pemekaran ini akan meningkatkan layanan public kepada masyarakat, apalagi Berau selama ini menjadi satu-satunya kabupaten induk yang belum pernah ada pemekaran,” tandasnya. (as/beb/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Tinggalkan Partai Golkar
Redaktur : Tim Redaksi