Soal PNS, Daerah Wajib Konsultasi ke BKN

JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN)Hal ini sejalan dangan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur negara

BACA JUGA: Nazaruddin Teken BAP Hari Ini

Karena itu, nantinya BKN akan menjadi konsultan manajemen PNS sehingga segala urusan yang berkaitan dengan kepegawaian, wajib dikonsultasikan instansi pusat dan daerah ke BKN.

"Hal yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti dalam menentukan kebutuhan pegawai, standar kompetensi pegawai, dan lainnya harus dikonsultasikan instansi pusat dan daerah ke BKN," kata Wakil Kepala (Waka) BKN Eko Sutrisno dalam keterangan persnya, Kamis (10/11).

Dengan makin besarnya tanggung jawab ini, lanjutnya, budaya belajar harus terus dikembangkan bagi setiap pegawai agar BKN dapat menjadi pusat konsultan manajemen PNSSalah satu kegiatan yang dilakukan BKN untuk melatih pegawainya, adalah dengan memberikan sosialisasi dan workshop tentang Penyusunan Standar Kompetensi Kerja PNS.

"BKN selalu melakukan sosialisasi agar pegawai bisa mengembangkan kemampuannya

BACA JUGA: Kementrian Pariwisata Punya Program Tersendiri untuk Komodo

Apalagi dengan fungsi BKN sebagai konsultan manajemen kepegawaian, semua pegawainya harus tahu tentang kepegawaian," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Eko, perubahan nama Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menjadi BKN bukan sekadar perubahan nomenklatur, tapi juga perubahan tugas dan fungsi BKNTitik berat yang diemban BAKN adalah menjalankan fungsi administrasi kepegawaian dengan baik

BACA JUGA: UP4B Siap Dialog dengan OPM

Adapun titik berat yang diemban BKN adalah menjalankan manajemen PNS dengan baik, seraya tetap menjalankan fungsi administrasi kepegawaian.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Ingin Pengadilan Tipikor Daerah Dipertahankan