Soal Sumber Waras, Ini Harapan Pansus DPRD DKI pada KPK

Jumat, 30 Oktober 2015 – 16:25 WIB
Ilustrasi DPRD DKI. Foto: Indopos

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Pansus LHP BPK DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengklaim pihaknya terpaksa melaporkan pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK. Pasalnya, sampai sekarang tidak terlihat kesadaran Gubernur Basuki Tjhaja Purnama untuk mengikuti rekomendasi BPK terkait pembelian tersebut.

"Pansus melihat tidak ada iktikad baik dari pemerintah DKI Jakarta membatalkan perjanjian tersebut," ujar Prabowo di KPK, Jumat (30/10).

BACA JUGA: Fahmi Minta Fee Pengadaan UPS? Ini Kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI

Seperti diberitakan, Prabowo dan beberapa anggota Pansus lainnya datangi KPK untuk melaporkan hasil temuan mereka. Mereka meminta komisi antirasuah untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Prabowo mengatakan, audit BPK sudah menyebutkan bahwa pembelian lahan di kawasan Grogol, Jakarta Barat itu melanggar ketentuan. Bahkan BPK juga menilai pembelian berpotensi menyebabkan kerugian negara Rp 191 miliar.

BACA JUGA: ANEH! Lulung Cs Ogah Sentuh Kasus UPS, Padahal...

"Kami merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti terhadap laporan tersebut," ujar anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini. (dil/jpnn)

BACA JUGA: GP Ansor Gelar Salat Minta Hujan Demi Atasi Bencana Asap

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Sejak Kapan DPRD Bekasi Boleh Panggil Gubernur Wilayah Lain?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler