jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IX (bidang kesehatan) DPR Dede Yusuf menyarankan Kemenkes agar berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) level daerah sampai kecamatan untuk sosialisasi vaksin MR (measles rubella) ke masyarakat.
’’Jangan hanya menggandeng MUI pusat saja,’’ jelasnya. Dia juga mengatakan Kemenkes membuat road map untuk merencanakan kapan bisa memiliki vaksin MR yang halal. Sebab baginya kondisi darurat yang membuat vaksin MR menjadi mubah, tidak bisa berlaku selamanya.
BACA JUGA: MUI Bantah Terbitkan Sertifikasi Halal Vaksin MR
Dia menegaskan pemerintah tidak bisa memaksakan jika ada masyarakat yang tidak mau menjalankan vaksinasi MR. Sebab itu terkait dengan hak dan keyakinan. Namun Kemenkes maupun tim teknis di lapangan bersama dengan MUI setempat, juga harus menyampaikan ke masyarakat terkait risiko-risiko jika tidak melakukan vaksinasi MR.
Sementara itu Widyawati, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes menjelaskan bahwa Indonesia ditunjuk sebagai center of excellence vaksin bagi negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam (OKI). Beberapa langkah untuk melakukan penelitian sudah dilakukan.
BACA JUGA: Ibu Hamil Harus Waspadai Virus MR
BACA JUGA: Menkes: Kerugian Akibat Rubella di Indonesia Capai Rp 5,7 T
”Sudah tanda tangan MoU dengan Saudi Arabia untuk suplai produk dan transfer teknologi downstream process produksi vaksin,” ujarnya.
BACA JUGA: Setelah Fatwa MUI, Kemenkes Tanpa Ragu Menggunakan Vaksin MR
Transfer teknologi ini menurut Widyawati untuk memenuhi kebutuhan vaksin negara-negara yang tergabung dalam OKI.
”Rencana akhir Agustus, delegasi dari Maroko dan Tunisia akan ke Bio Farma utk kerjasama suplai produk dan kerjasama produksi untuk memenuhi kebutuhan vaksin Afrika Utara,” ujarnya. (lyn/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkes: Kerugian Akibat Rubella di Indonesia Capai Rp 5,7 T
Redaktur & Reporter : Soetomo