JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai terlalu gegabah menerapkan kebijakan remunerasi di departemen yang dipimpinnyaMantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menilai, langkah Sri yang memberikan tunjangan besar kepada pegawai Kemenkeu merupakan langkah keliru
BACA JUGA: Mekanisme Banding Titik Terlemah Penagihan Pajak
Mestinya, upaya yang harus dilakukan Sri adalah meningkatkan kinerja pegawainyaBACA JUGA: Edmon - Raja Saling Lempar
Sementara, yang dilakukan Sri justru memberikan tunjangan dulu, dengan harapan kinerja pegawai bisa membaik
BACA JUGA: Bantuan Bencana Rp 100 M Dikorupsi
Eksperimen menkeu ini agak ugal-ugalan, agak sembronoMestinya kinerja diperbaiki dulu, baru bicara bonus," ujar Rizal Ramli dalam diskusi betema "Remunerasi, Korupsi dan Mafia Pajak" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/4).Sri, lanjut Rizal, juga dinilai tidak belajar dari sejarahDiceritakan Rizal, sekitar tahun 1970-an, menkeu saat itu, yakni Ali Wardhana, juga pernah memberikan kenaikan gaji pegawainya sebanyak 9 kali lipatHarapannya, kinerja baik dan menekan angka korupsi"Ternyata tidak ada hasilnyaReformasi birokrasi yang diikuti paket kenaikan gaji, ternyata tak ada hubungannya dengan turunnya angka korupsi," ujarnya.
Rizal juga mengkitik lemahnya pengawasan di internal Ditjen PajakDibentuknya Komisi Pengawas Perpajakan (KPP) yang dipimpin Anwar Sujadi, lanjutnya, juga tidak banyak manfaatnyaPasalnya, Anwar termasuk orang dalam kemenkeuDikatakan Rizal, pengawasan yang dilakukan orang dalam sendiri, tidak akan banyak membuat perubahanPasalnya, dengan semangat spirit d'corps, justru penyelewengan-penyelewengan yang terjadi malah akan ditutup-tutupi.
Menurut Rizal, perbaikan harus dilakukan dengan mengubah sistem rekrutmen pegawai dan penempatannyaMenurutnya, untuk mendapatkan pegawai yang punya karakter baik dan tidak bermental korup, maka proses rekrutmen di kemenkeu harus melibatkan psikolog, yang kiranya bisa mendeteksi mana calon pegawai yang bermental baik dan mana yang bobrok"Nah, yang bermental baik, tempatkan di posisi-posisi yang rawan penyelewengan," sarannya.
Dia pun menyarakan agar anggapan selama ini bahwa PNS di kemenkeu punya kasta tertinggi, harus diakhiriMenurutnya, seluruh PNS, baik itu guru, dokter, dan sebagainya, punya kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW: Non-aktifkan Seluruh Pati Terperiksa
Redaktur : Soetomo Samsu