jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan menyampaikan kabar baik terkait iklim perekonomian dalam negeri.
Eks Direktur Keuangan Bank Dunia itu setidaknya menyampaikan lima kabar menggembirakan terkait APBN hingga perekonomian nasional.
BACA JUGA: Bu Sri Mulyani, Pengamat Sudah Ingatkan Lho, Kenaikan PPN Berbahaya
Berikut lima kabar baik dari Sri Mulyani hari ini, Senin (28/3).
1. Pendapatan negara naik 37,7 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pendapatan negara per Februari 2022 naik 37,7 persen (yoy) dari Rp 219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp 302,4 triliun.
BACA JUGA: Bu Sri Mulyani Akan Naikkan Tarif PPN Bulan Depan, Hotman Paris: Aduh
“Pertumbuhan pendapatan negara 37,7 persen atau kami sudah mengumpulkan Rp3 02,4 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (28/3).
Dia memerinci realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 256,2 triliun yang meningkat 40,9 persen dari Rp 181,8 triliun pada Februari 2021 serta PNBP Rp 46,2 triliun.
BACA JUGA: Bu Sri Mulyani, Sekarang Bukan Waktu yang Tepat Menaikkan PPN
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 199,4 triliun yang naik 36,5 persen dari periode sama tahun lalu, yakni Rp 146,1 triliun.
"Kepabeanan dan cukai Rp 56,7 triliun yang juga naik 59,3 persen dari Rp 35,6 triliun," ucap Sri Mulyani.
2. APBN surplus
Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp 19,7 triliun atau 0,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, kondisi itu sedikit melambat dari surplus pada bulan lalu yang mencapai Rp 28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
Sri Mulyani mengatakan suplus itu belum menggambarkan keseluruhan cerita 2022 karena perjalanan masih cukup panjang.
"Kita masih cukup dinamis yang harus kita antisipasi,” kata Menkeu.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 302,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp 282,7 triliun.
3. APBN tahan banting terhadap geopolitik internasional
Sri Mulyani mengatakan APBN akan terus menjadi penyerap risiko dari gejolak yang diakibatkan oleh pandemi maupun konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina.
"Berbagai gejolak akan terus terjadi dan APBN akan menjadi instrumen penyerap utama risiko dari tiap gejolak," kata perempuan kelahiran Bandarlampung itu.
Menkeu menegaskan pada 2022 kondisi geopolitik terutama konflik di antara Rusia-Ukraina telah membawa risiko yang berbeda dari risiko akibat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021.
Konflik ini berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan harga komoditas dunia, terutama harga komoditas pangan dan energi, yang kemudian berdampak terhadap harga komoditas-komoditas lain.
"Hal ini mendorong inflasi di negara maju terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi sehingga kemudian menimbulkan respons kebijakan pengetatan yang cukup drastis," katanya.
Adapun Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan akan meningkatkan suku bunga acuan hingga kali sepanjang 2022 dan mulaibmengurangi kebijakan Quantitative Easing.
4. Realisasi belanja negara aman
Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja negara per Februari 2022 masih tetap terjaga dengan baik, yaitu sebesar Rp282,7 triliun.
"Masih 10,4 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun. APBN kinerjanya baik sampai Februari. Belanja negara realisasinya Rp 282,7 triliun,” katanya.
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Market itu menyebut realisasi belanja negara meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp 78,6 triliun atau 8,3 persen dari pagu APBN dengan manfaat untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pendanaan kegiatan operasional K/L.
Lalu, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp 93,6 triliun yang sudah mencapai 9,4 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.
Sri Mulyani juga memerinci untuk belanja barang secara keseluruhan realisasinya Rp 14 triliun dengan belanja barang untuk sektor kesehatan penanganan Covid-19 turun sedangkan non kesehatan sedikit meningkat.
"Belanja barang untuk penanganan Covid-19 menurun karena kebutuhan vaksin pada awal tahun ini sudah mencukupi sedangkan awal tahun lalu pengadaan vaksin mencapai Rp 3,6 triliun," tegasnya.
5. Program PPS ramai peminat
Ani, sapaan karib Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebutkan sebanyak 29.260 wajib pajak (WP) mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 28 Maret 2022 .
Bahkan, kata dia surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan sebanyak 33.306.
“Progress PPS yang masih akan berlanjut sampai akhir juni dan kami akan terus melakukan sosialisasi,” katanya.
Ani menjelaskan dari jumlah WP sebanyak 29.260 terdapat harta yang dideklarasikan sebesar Rp 44,61 triliun yang meliputi deklarasi dalam negeri dan repatriasi Rp 38,85 triliun, deklarasi luar negeri Rp 2,95 triliun serta yang diinvestasikan Rp 2,82 triliun.
“Dari jumlah tersebut, pajak dari PPS yang telah terkumpul adalah sebesar Rp 4,55 triliun,” ujarnya.
Alumnus Universitas Indonesia itu menjelaskan peserta PPS Orang Pribadi (OP) mayoritas berasal dari WP OP dengan harta Rp10 miliar ke bawah dengan rincian harta di bawah Rp 10 juta sebanyak 3,72 persen dan WP dengan harta Rp 10 juta sampai Rp 100 juta sebanyak 1,82 persen.
Kemudian, WP dengan harta Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar sebanyak 9,94 persen, Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar sebanyak 40,63 persen, Rp 10 miliar sampai Rp 100 miliar sebanyak 34,67 persen dan Rp 100 miliar sampai Rp 1 triliun sebanyak delapan persen.
"WP dengan harta Rp 1 triliun sampai Rp 10 triliun sebanyak 1,13 persen sedangkan di atas Rp 10 triliun sebanyak 0,11 persen," pungkas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Alasan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah yang Menggunung
Redaktur & Reporter : Elvi Robia