jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan protes terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Presiden Jokowi meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Alasannya, pengakuan sepihak negeri Paman Sam telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta posisi Amerika Serikat sebagai anggota tetap.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Perketat Pengamanan di Kedubes AS
Menurut Jokowi, pengakuan Yerusalem bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Saya dan rakyat Indonesia, kita semua, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Putra Amien Rais Ajak Masyarakat Boikot Produk AS
Sikap tegas Jokowi menyikapi konflik Palestina-Israel mendapat dukungan seluruh elemen di Tanah Air. Partai Solidaritas Indonesia yang mendeklarasikan sebagai partai anak muda mendukung langkah Presiden RI yang memprotes keputusan sepihak AS tersebut.
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengatakan, tindakan AS dapat merusak proses perdamaian Palestina-Israel yang selama ini terus diupayakan.
BACA JUGA: Kecam Donald Trump, Fadli Zon Sarankan Hal Ini ke Jokowi
Seperti diyakini banyak pihak, status Yerusalem adalah masalah yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem selayaknya ditentukan oleh bangsa Israel dan Palestina dalam perundingan di bawah naungan PBB.
Yerusalem adalah kota khusus, karena sakral bagi kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim. Menempatkan kota itu sebagai pangkal problem baru sungguh tidak bijaksana.
“Keputusan sepihak jelas menunjukkan tidak sensitifnya pihak AS dalam masalah Israel-Palestina. Setiap langkah seharusnya diambil dengan cermat dengan memperhitungkan semua aspek,” kata Toni -sapaan akrab Raja Juli Antoni- dalam keterangan persnya, Kamis (7/12).
PSI yakin kedewasaan politik diperlukan demi menjaga lilin perdamaian tetap menyala di sana. Komunikasi dan sikap saling respek sangat dibutuhkan, bukan keputusan sepihak.
Salah satu bentuk komunikasi itu adalah sidang khusus OKI dan PBB seperti disarankan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan krusial ini. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPKS: Indonesia Harus Minta Penjelasan Dubes AS
Redaktur : Tim Redaksi