jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa kebenaran studi Greenomics Indonesia terkait banyaknya lahan hutan yang diberikan kepada pengusaha.
Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, studi Greenomics menyebutkan, selama 13 tahun terakhir, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektare. Uchok menilai, temuan tersebut rawan praktik KKN sehingga perlu ditelusuri oleh KPK.
BACA JUGA: KPK: Sudahlah, Jangan Coba-coba!
"Lebih baik studi Greenomics ini harus diambil oleh KPK sebagai pintu masuk dalam penyidikan atas dugaan korupsi perizinan," kata Uchok saat dihubungi, Kamis (22/3).
Dalam laporan Greenomics, Zulkifli Hasan merupakan menteri kehutanan yang paling banyak mengeluarkan izin perkebunan bagi pengusaha tertentu.
BACA JUGA: Lho, Kok KPK Bikin Kegiatan Bareng Tersangka Korupsi?
Di samping itu, Uchok juga mendesak Presiden Joko Widodo melakukan moratorium atas semua perizinan kepada para pelaku bisnis selama ini. Dengan begitu, presiden bisa mengevaluasi mana pihak yang berhak untuk menerima izin lahan sawit.
"Presiden harus melakukan moratorium atas izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis," kata Uchok.
BACA JUGA: KPK Menggeledah Kantor DPRD dan Dinas PU Bengkalis
Hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu lebih dari 2,4 juta hektare.
Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia mengatakan, menteri kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare.
Izin-izin perkebunan yang diterbitkan setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017. Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan..
Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban yang menjabat selama periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektare. Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kaban tersebut, setara hampir 24 persen dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.
Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui kepala BKPM selama 2004-2017 hanya seluas 216 ribu hektare.
“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” kata Vanda dalam keterangan yang diterima.
Menindaklanjuti pengumuman Presiden Jokowi pada pertengahan April 2016 soal moratorium ekspansi sawit pada hutan dengan tutupan yang masih baik, Greenomics meminta agar Inpres Moratorium tersebut dapat diterbitkan segera sehingga seluruh izin-izin perkebunan, terutama yang diterbitkan pada periode 2004-2017, memiliki dasar hukum untuk dievaluasi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyidik KPK Sasar Kantor DPRD dan Dinas PU Bengkalis
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga