jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ESDM memperluas kerja sama dengan Bank Indonesia guna mendorong perbankan menyiapkan kartu untuk penyaluran subsidi elpiji secara tertutup.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, alokasi subsidi elpiji tiga kg tahun ini mencapai sekitar Rp 20 triliun.
BACA JUGA: Kementerian ESDM Amendemen Puluhan Kontrak Pertambangan
”Kalau ini dilepas, subsidinya bisa membengkak jadi Rp 30 triliun,” katanya setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan BI di Jakarta, Kamis (14/4). Penyaluran nontunai diharapkan bisa menjaga potensi pembengkakan Rp 10 triliun itu bisa ditekan.
”Kerja sama tersebut akan mengatur penyaluran subsidi elpiji tiga kg yang akan dimasukkan ke Kartu Keluarga Sejahtera sehingga distribusi lebih tepat sasaran, cashless, dikirim langsung ke masing-masing penerima,’’ ucap Jonan.
BACA JUGA: Kuartal Pertama, Sektor Industri Melambat
Kerja sama dengan otoritas sistem pembayaran tersebut merupakan langkah awal penyaluran subsidi elpiji tiga kg secara tertutup yang rencananya dilaksanakan tahun depan.
’’Kalau tidak bisa 1 Januari 2018, mungkin 1 Maret 2018,’’ jelas menteri asal Surabaya itu.
BACA JUGA: Demi Freeport, Jonan Ubah Aturan
Tindak lanjut kerja sama subsidi energi itu tidak hanya untuk penyaluran elpiji tiga kg, tetapi juga diarahkan untuk subsidi listrik tepat sasaran bagi pengguna listrik 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu.
’’Untuk listrik, kami sudah mulai bicara dengan PLN. Kalau listrik lebih gampang. Kalau oke lebih cepat karena lebih terstruktur,’’ ungkap Jonan.
Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, berdasar catatan BI, jumlah konsumen yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi elpiji hanya 25,7 juta.
Angka tersebut kurang dari setengah jumlah penerima tabung elpiji 3 kg yang mencapai 57 juta.
Mantan menteri keuangan tersebut menuturkan, program konversi minyak tanah kepada elpiji untuk kebutuhan rumah tangga sejak 2007 merupakan langkah yang luar biasa.
Penghematan yang ditimbulkan dari konversi tersebut mencapai Rp 197 triliun.
Namun, menurut Agus, masih ada kekurangan dari program itu.
Yaitu, skema penyalurannya yang menggunakan distribusi terbuka.
Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, BI akan memberikan fasilitasi koordinasi, regulasi, monitoring, dan pengawasan.
Model bisnis yang digunakan akan sama dengan bantuan sosial nontunai lainnya.
Yaitu ,program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan nontunai (BPNT). (dee/c20/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ansor: Gugatan soal Freeport Bisa Lemahkan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Ragil