Subsidi Energi Sudah Lebihi 80 Persen

JAKARTA - Subsidi energi menjadi pos anggaran yang paling menyedot APBNKetika pemerintah pusat masih lambat menyerap anggaran, tidak demikian dengan  subsidi energi, terutama BBM.

Berdasar data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi per 7 November telah mencapai Rp 164,74 triliun atau 84,4 persen dari pagu anggaran Rp 195,28 triliun

BACA JUGA: DPR Dorong Kedepankan Kepentingan Nasional

Rinciannya, subsidi BBM terserap Rp 110,82 triliun atau 85,5 persen dari proyeksi tahun ini sebesar Rp 129,72 triliunSedangkan subsidi telah ditarik Rp 53,91 triliun atau 82,2 persen dari pagu anggaran Rp 65,56 triliun.

Tahun ini, jatah BBM bersubsidi dipatok 40,5 juta kilo liter

BACA JUGA: Kontrak Freeport Dikaji Ulang

Anggota Komisi Keuangan DPR Andi Rahmat berharap kuota BBM bersubsidi tak melampaui target"Kalau begini profilnya, mudah-mudahan akhir tahun ini tidak ada penambahan

BACA JUGA: ICW: Sikap Menkeu Aneh

Tetap di angka 40,5 juta kilo liter," kata Andi di Jakarta kemarin.

Jika ada pembengkakan subsidi, kata Andi, pemerintah akan melaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah PusatNamun kata dia, parlemen telah meminta pemerintah untuk tegas menentukan jatah BBM bersubsidiJika jatah dijaga ketat, memang akan ada masalah seperti maraknya antrean di pompa bensin"Kita sudah hitung itu," katanya.

Menurut Andi, perilaku masyarakat yang masih gemar menikmati subsidi BBM memang perlu diubahDengan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, diharapkan perilaku bisa beralih dengan memilih BBM non subsidi"Nanti perilaku ekonomi akan menyesuaikan."

Dia menambahkan, APBN telah mendorong kebijakan subsidi yang terencana dan tepat sasaran.  Kebijakan didorong untuk mendistribusikan BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak mampuPenggunaan Pertamax akan digalakkanNamun untuk melakukan itu, pemerintah harus mengatasi kendala infrastruktur"Masalahnya adalah distribusi ," kata Andi.

Menurut dia, komposisi subsidi di Indonesia masih tidak fairSubsidi dimonopoli kendaraan bermotor dengan porsi 50 persenSeparo lebih diantaranya, didistribusikan di kawasan Jabodetabek"Jadi area ini terlalu besar menyerap subsidiSementara daerah lain itu tidak terlalu besar subsidinyaIni ada masalah," kata anggota Badan Anggaran DPR dari FPKS itu(sof/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Tutup Pintu Pembahasan Divestasi Newmont