jpnn.com - JAKARTA - Ternyata tidak hanya anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang belum cair. Anggaran untuk pengamanan pemilu yang diajukan Mabes Polri, juga belum dicairkan Kementerian Keuangan.
Padahal dari total anggaran yang diajukan Mabes Polri sebesar Rp 3,5 triliun, telah dipangkas menjadi Rp 1 triliun.
BACA JUGA: Anggaran Ngadat, Ketua KPU Cemas
Selain itu proses tahapan pemilu di tahun 2014 juga telah berlangsung. Belum lagi masa penyelenggaraan pemilu 9 April 2014, praktis juga hanya tinggal tiga bulan lagi. Sehingga jika dana tidak segera dicairkan dalam waktu dekat, dikhawatirkan dapat memunculkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilu.
"Dana yang Rp 1 triliun kapan turunnya, kita nggak tahu. Belum ada kepastian. Ya ini mungkin dalam proses pembahasan," ujar Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Mabes Polri, AKBP Herry Ardyanto di gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1).
BACA JUGA: Pilpres Terancam Tanpa Pengawasan
Menurut Herry, dana tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan untuk segera dicairkan. Terutama sebagai persiapan menghadapi masa kampanye dan rapat umum partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung sejak 16 Maret mendatang.
"Sebenarnya (pengamanan) sudah mulai dari sekarang, sampai pelantikan presiden," katanya.
BACA JUGA: Jilmly Lontarkan Wacana Hak Pilih untuk TNI/Polri
Sementara itu saat ditanya apa yang menjadi alasan Kementerian Keuangan memangkas dana anggaran yang diajukan Mabes Polri, menurut Herry berdasarkan informasi yang ia peroleh, kemungkinan karena rekomendasi yang diberikan sejumlah lembaga negara.
"Katanya karena (rekomendasi) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (pengajuan anggaran dianggap) tidak memenuhi syarat," kata Herry. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barnas Sebut Surat Dukungan Pada Pinondang-Ampuan, Palsu
Redaktur : Tim Redaksi