Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Selasa (16/12) atau Rabu dini hari WIB, Federal Open Market Committee (FOMC) menyatakan bahwa target bank sentral adalah suku bunga 0-0,25 persen dari sebelumnya 1 persen
BACA JUGA: BI Rilis Aturan Transaksi Valas
Pemangkasan mengejutkan sebesar 0,75-1 persen dalam satu waktu itu merupakan yang pertama dalam 95 tahun sejarah berdirinya institusi tersebut.Tindakan radikal itu menggarisbawahi kesulitan ekonomi dan stabilitas ekonomi AS yang begitu mendalam
BACA JUGA: RI Tidak Ingin Ikuti Venezuela
Tapi, masa resesi yang sudah berlangsung setahun, tampaknya, semakin buruk, walaupun sejauh ini sudah ada beberapa langkah penyelamatan yang dijalankan.The Fed sudah sembilan kali memangkas suku bunga dalam 14 bulan dan dana talangan sudah digelontorkan pemerintah sampai USD 1,4 triliun
The Fed menyatakan saat ini mengalihkan fokus untuk membeli sejumlah aset dan kredit bermasalah
BACA JUGA: Ekonomi Dunia Bermasalah
''Bank sentral akan mencari sejumlah aset untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan pasar,'' ungkapnya dalam pernyataan resmi dari Washington DC''Melempemnya perekonomian akan menjadi acuan bank sentral untuk menetapkan suku bunga di level rendah,'' tambahnya.Sebelum pengumuman The Fed, perekonomian AS terus menunjukkan sinyal memburukResesi ekonomi menambah angka pengangguran hingga 6,7 persen bulan lalu, level tertinggi sejak 1993Pada bulan yang sama, jumlah perumahan yang dibangun turun 19 persen dibanding bulan sebelumnyaDibanding data tahun lalu, terjadi kemerosotan 47 persenKondisi itu membuktikan bahwa para pembeli rumah tak mampu membayar cicilan dan pembelian rumah baru menurun hingga rekor terendah sejak 1947.
Selain itu, harga konsumen AS jatuh pada rekor 1,7 persen pada NovemberItu rekor penurunan yang kedua secara berturut-turut yang meningkatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat AS bakal terjadi deflasi
Dalam pengumumannya, The Fed menyatakan memberi surat utang atau memberi jaminan kepada perusahaan pembiayaan KPRBank sentral juga memperluas program dengan memberi keuntungan bagi pembeli obligasi negara jangka panjang
''Sejak pertemuan komite terakhir, kondisi pasar terus memburuk dan data yang tersedia mengindikasikan bahwa belanja konsumen, investasi bisnis, serta produksi industri telah turun,'' ungkap lembaga yang dipimpin Ben SBernanke itu setelah mengambil keputusan dengan suara bulat.
Antisipasi Krisis Ditolak
Mayoritas fraksi di Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi UUDari sepuluh pandangan mini fraksi di Komisi XI, hanya Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang menerima perppu tersebutFraksi pendukung pemerintah, termasuk Fraksi Partai Golkar (FPG), justru menolak perppu antisipasi krisis itu.
Dua perppu lain, yakni Perppu No 2/2008 tentang Amandemen UU Bank Indonesia dan Perppu No 3/2008 tentang Amandemen UU Lembaga Penjamin Simpanan diterima bulat oleh Komisi XIKeputusan komisi itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR hari ini (18/12) untuk diambil keputusan final.
"Apakah masih sama ataukah berbeda dengan malam ini (tadi malam), itu terserah fraksi," kata Wakil Ketua Komisi Olly Dondokambey dalam rapat kerja dengan pemerintah dan BI tadi malam (17/12)Selain Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Boediono, hadir Menkum dan HAM yang juga fungsionaris Partai Golkar Andi Mattalatta
Mayoritas fraksi yang menolak Perppu JPSK menilai kewenangan Menkeu sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti tertuang dalam Perppu JPSK terlalu besarMenurut sumber koran ini, FPG menjadi motor penolakan untuk menekan Menkeu yang selama ini cenderung tidak kooperatif dalam menyelamatkan bisnis Grup Bakrie.
Juru Bicara FPG Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menjadi penghalang penanggulangan krisis"FPG tetap responsif terhadap stabilitas ekonomi yang berpengaruh kepada hajat hidup orang banyakNamun, meminta pemerintah mengelaborasi perppu dengan tetap menjaga keyakinan publik," kata Taufik dalam rapat kerja tadi malam (17/12).
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Agung Ray mengatakan, Perppu JPSK harus dibahas lebih dalam"Ini karena Perppu JPSK juga tidak terlalu jelas mengatur kapan situasi krisis terjadi," katanya.
Dradjad Hari Wibowo, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), mengatakan, dalam situasi saat ini memang diperlukan jaring pengaman untuk mencegah risikoNamun, harus ada mekanisme yang tepat serta sesuai kewenangan masing-masing pihak secara konstitusi
"Di sisi pendanaan, misalnya, harus diatur agar tetap menjaga fungsi DPR," kata DradjadDalam Perppu JPSK, pemerintah memang bisa menerbitkan obligasi negara melebihi pagu di APBN tanpa persetujuan parlemen
Juru Bicara FPKS Mustafa Kamal menambahkan, saat ini perlu komunikasi yang baik antara pemerintah dan parlemen"Kita beri kewenangan kepada pemerintah, sekaligus dimintai tanggung jawab," katanya.
Untuk itu, pihaknya menerima perppu untuk disahkan menjadi undang-undangKetiga perppu antisipasi krisis diterbitkan 13 Oktober 2008Sesuai ketentuan, paling lama tiga bulan, perppu ini sudah harus diterima dan disahkan DPR menjadi undang-undangJika ditolak, perppu dinyatakan batal dan tidak berlaku.
Anggota FPG Harry Azhar Azis mengatakan, meski Perppu JPSK ditolak, tidak akan ada kevakuman hukum untuk mengatasi krisisSebab, dalam UU BI juga sudah diatur jika membutuhkan dana untuk menangani krisis, BI bisa mengajukan secepatnya ke pemerintah.
Sri Mulyani mengatakan, Perppu JPSK telah dibahas bersama antara pemerintah dan BIPerppu itu juga merupakan amanat UU BI yang menginginkan adanya UU yang mengatur kondisi jika terjadi situasi sistemik"Jadi, UU JPSK adalah anak kandung UU BI sendiri," kata Menkeu.
Menkeu juga menjamin hak bujet DPR tidak dicederai sama sekaliBegitu pula independensi BINamun, jika situasi krisis menjadi sistemik, industri keuangan akan kolaps dan lumpuh, BI akan datang ke pemerintahIni karena biaya penanganan krisis sistemik tidak mungkin dibayar oleh BI"Kalau BI datang ke pemerintah minta dijamin, diwakili Menkeu yang bertindak sebagai BUN (bendahara umum negara)Dia (Menkeu) hanyalah kepanjangan tangan presiden," kata Menkeu.
Dia mengatakan, posisi Menkeu sebagai ketua KSSK karena merupakan pihak yang pertama didatangi BI jika dibutuhkan pendanaan untuk mengatasi krisis sistemik"Jadi, dalam konteks KSSK, kenapa menjadi ketua, karena Menkeu adalah yang digedor kali pertama jika ada krisis sistemik," kata Sri Mulyani.(sof/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, PLN Targetkankan Penghematan sampai Rp 20 T
Redaktur : Tim Redaksi