jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, surat dari Fadli Zon untuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang berisi penundaan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dalam perkara e-KTP hanya bersifat meneruskan aspirasi masyarakat. Taufik menegaskan surat itu tak perlu dibahas dalam forum rapat pimpinan DPR.
“Jadi, tidak perlu dibahas di rapat pimpinan, tidak masalah. Tapi, kalau yang terkait dengan kebijakan publik, itu yang harus dilakukan (dibahas) rapim,” kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).
BACA JUGA: KPK Baru Periksa 6 Saksi Terkait OTT Hakim di Bengkulu
Taufik menambahkan, surat itu juga menjadi kewenangan Fadli selaki wakil ketua DPR bidang koordinator politik dan keamanan (Korpolkam). Wakil ketua DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengaku sudah membaca surat dari Fadli ke KPK.
Menurut Taufik, pimpinan DPR juga sudah meminta klarifikasi dari Fadli perihal surat yang dikirim ke KPK. Fadli pun sudah memastikan surat itu bukan atas nama pimpinan DPR.
BACA JUGA: Surat Itu dari Fadli Zon, Bukan Atas Nama Pimpinan DPR
“Kalau atas nama pimpinan DPR saya keberatan karena tidak pernah dalam konteks (dibahas) di rapim,” tegasnya.
Taufik menambahkan, dirinya juga sudah erdikusi dengan Fadli Zon. Dari hasil diskusi itu diketahui bahwa surat tersebut bersifat meneruskan aspirasi masyarakat dalam hal ini Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus e-KTP.
“Seperti surat-surat lain saja, tidak ada masalah. Sifatnya hanya meneruskan ke mitra kerja, KPK,” ungkap wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Surat Fadli Zon ke KPK Seharusnya Cukup Lewat Pos atau Ojek
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Ungkit Foto Jokowi dengan Dimas Kanjeng Lagi
Redaktur : Tim Redaksi