jpnn.com - JAKARTA - Sebuah hasil survei dari Asosiasi Research Opini Publik Indonesia (AROPI) menunjukkan masyarakat butuh penegasan dan konsistensi pemerintah dalam penyelesaian honorer kategori dua (K2).
"Untuk kasus honorer K2, mayoritas publik sudah tahu bahwa sudah ada peraturannya dan disosialisasikan dengan baik di seluruh Indonesia," kata Sekjen AROPI Umar S Bakrie, Minggu (20/12).
BACA JUGA: DPD Tuntut Pemerintah Kembangkan Daerah Pesisir
Meski banyak yang sudah paham, namun masalahnya adalah belum ada ketegasan dan konsistensi pemerintah. Dengan sikap pemerintah yang abu-abu, membuat honorer K2 masih menaruh harapan besar untuk diangkat CPNS meski dalam peraturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) peluangnya tidak ada.
"Yang paling penting adalah bahwa republik ini memerlukan ketegasan dan konsistensi. Ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," tegasnya.
BACA JUGA: Motif Pansus Pelindo Sudah Terbaca
Menanggapi hasil survei ini, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi hasil riset AROPI. Menurutnya, hasil riset tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk kinerja KemenPAN-RB ke depan.
"Untuk para lembaga survei, jangan sungkan-sungkan mengikutsertakan kami dalam melakukan survei-survei tersebut. Yang terpenting adalah ada ide-ide kreatif yang dihasilkan dan hasil surveinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Dua Hal Ini Dinilai Jadi Penyebab Rusuh Kaltara
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Kompi Polri Amankan Situasi Memanas di Kaltara
Redaktur : Tim Redaksi