jpnn.com - JAKARTA - Dibolehkannya pemilih menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berpotensi disalahgunakan pemilih fiktif.
Karena itu Anggota Caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino menyarankan, sebelum pemungutan suara, Rabu (9/12), RT/RW bersama penyelenggara menyisir “door to door” bagi pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb1).
BACA JUGA: 7.404 Pengawas untuk Pilkada di Kalbar
"Saya kira langkah ini bisa dilakukan sembari menyebar undangan pemilih. Sehingga di hari H, petugas KPPS sudah siap, siapa-siapa saja yang akan menggunakan KTP untuk memilih, tidak harus kerepotan memeriksa digit-digit NIK (Nomor Induk Kependudukan,red) di KTP," ujar Girindra, Senin (7/12).
Kalau langkah ini tidak dilakukan di masa tenang, maka pada saat pemungutan suara nantinya, penyelenggara kata Girindra, perlu benar-benar selektif terhadap pemilih yang hanya menggunakan KTP.
BACA JUGA: KPU Banten Ajukan Anggaran Rp 65 Miliar untuk Honor Petugas
"Perlu diingat, NIK itu terdiri dari dua digit kode provinsi, dua digit kode kabupaten/kota, dua digit kode kecamatan. Kemudian enam digit tanggal, bulan dan tahun kelahiran, serta empat digit terakhir nomor seri," ujarnya.
Girindra juga menyarankan pengawas TPS merupakan masyarakat setempat. Sehingga dapat mengenali warganya serta mencermati form A5 KWK (Surat pindah memilih di TPS lain). Langkah ini guna mengantisipasi adanya mobilisasi pemilih fiktif.
BACA JUGA: Nah Lho... Puluhan Ribu Buruh Ancam Golput di Pilkada
"Kualitas tinta yang tahan lama juga jangan sampai luput. Di Pemilu 2014 kualitas tinta sangat rendah gampang pudar jika disiram air, dan tidak tahan 24 jam," ujar Girindra.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PANAS! Jagonya SBY Dicoret
Redaktur : Tim Redaksi