Tahun Ini, Ancaman Konflik Perbatasan Masih Ada

JAKARTA - Masalah perbatasan negara masih menjadi ancaman pertahanan keamanan Indonesia tahun iniSelain itu, pemerintah juga mewaspadai adanya konflik horizontal.

Hal ini diungkapkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam jumpa pers di Departemen Pertahanan (Dephan) di Jakarta, Selasa (12/1)

BACA JUGA: Kamal: Siap Dipenjara Asal Boediono Dipenjara

Prediksi ini disampaikan setelah menganalisa dari kondisi perkembangan lingkungan strategis, di mana terjadi konflik permanen di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika.

"Maka bisa dikonfigurasikan, ancaman dan tantangan itu adalah perang terbatas akibat adanya konflik di daerah perbatasan," kata Djoko.

Ancaman lain yang diprediksi oleh TNI adalah benturan-benturan kepentingan yang menyebabkan konflik horizontal dan separatis yang berujung anarkisNamun, dia tidak merinci daerah-daerah yang rawan ancaman konflik horizontal tersebut.

Dicontohkan Djoko, persoalan konflik antar suku yang belum dapat ditangani di Papua misalnya, itu masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk juga soal penegakan hukum di laut dan udara

BACA JUGA: Belum Ada Kepala Daerah Kembalikan Fee BPD

Dalam hal ini, kiat mengatasi prediksi ancaman tersebut, lanjut Djoko, TNI dan Dephan bekerjasama membangun kekuatan TNI, kekuatan pendukung dan kekuatan cadangan.

Menanggapi hal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembangunan kekuatan untuk suatu operasi militer dan non-militer memang diperlukan dalam menghadapi ancamanDia menjabarkan kebutuhan pembangunan kekuatan tersebut dalam level kekuatan minimal, karena untuk membangun kekuatan cukup besar tak bisa hanya mengandalkan anggaran saat ini

BACA JUGA: Pro-Kontra Pengembalian Surat Presiden di Dewan

Itu katanya, harus dilakukan secara bertahap.

"Untuk membangun kekuatan cukup besar, kita harus tingkatkan tiga kali lipat untuk AlutsistaDan itu tidak mungkin dalam anggaranKita akan lakukan secara bertahap," ucap Purnomo pula.

Anggaran yang bertahap, ungkap Menhan lagi, tentu bisa dicapai dengan peningkatan ekonomi"Kondisi keamanan dan politik yang mendukung, bagaikan dua sisi mata uang," imbuhnyaSehingga katanya, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu juga didukung dengan peningkatan dari politik dan keamananNamun Dephan mengingatkan, masalah polkam tidak saja serta-merta mejadi tanggung jawab Dephan, sehingga terdapat keseimbangan.

Sementara itu, legislatif menilai bahwa rencana pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dikemukakan oleh Menhan, tidak menyelesaikan permasalahan mendasarPemerintah dipandang semestinya meningkatkan efektifitas lembaga yang sudah ada.

Anggota Komisi I DPR RI dari FPG, Enggartiasto Lukito, adalah yang antara lain mengatakan hal itu"BNPP tidak usah adaPaling tidak, saya melihat itu overlap (tumpang tindih) dan menambah beban anggaranGunakan saja yang sudah ada," ujarnya.

Masalah perbatasan yang terkait dengan Dephan, menurut Enggartiasto, semestinya adalah terkait kesejahteraan para prajurit penjagaDikatakannya, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan ke daerah perbatasan, ia menemukan kondisi prajurit yang memprihatinkanPadahal katanya lagi, cerita tersebut sudah lama ia dengar.

"Maka dari itu, kewajiban pemerintah untuk segera menyelesaikannyaSetidaknya, pemerintah bisa memasukkan pemenuhan kebutuhan minimal prajurit yang bertugas di perbatasan, dalam mata anggaran APBN Perubahan pada bulan Maret mendatangItu yang paling mungkin," usulnya.

Tidak hanya menambah uang lauk-pauk, prajurit menurut Enggartiasto, juga semestinya diberikan insentif yang lebih menarik ketika ditugaskan di perbatasanSelain itu, pemerintah pun bertanggungjawab untuk membangun barak yang sesuai standar"Seperti halnya detaseringJadi, ketika ada orang ditugaskan keluar kota, ada uang jalannya," tukasnya pula(lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Dinilai Bertanggung Jawab atas Suratnya