jpnn.com, JAKARTA - Pergantian gubernur tak membuat penyerapan anggaran Pemprov DKI menjadi lebih baik. Buktinya, sampai akhir semester pertama 2018, serapan anggaran Pemprov DKI masih di angka 28,52 persen.
Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Rapat Paripurna pengajuan APBD Perubahan 2018. Dalam pidatonya, Anies tidak merinci penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran tersebut.
BACA JUGA: Empat Pulau Reklamasi Bakal Tetap Dikembangkan
"Pemprov DKI telah menargetkan belanja daerah sebesar Rp 71,16 triliun pada APBD 2018. Sampai akhir bulan Juni 2018 sudah terealisasi sebesar Rp 20,29 triliun atau 28,52 persen," kata Anies dalam pidatonya, Rabu (26/9).
Dengan rincian, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 12,25 triliun atau 39,54 persen dari rencana sebesar Rp 30,99 triliun. Sementara untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp 8,04 triliun atau 20,01 persen dari rencana sebesar Rp 40,17 triliun.
BACA JUGA: Anak Buah Anies Klaim Penghentian Reklamasi Didukung Pusat
Di sisi lain, Anies mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2018. Nilainya pun cukup fantastis. Dari semula APBD penetapan sebesar Rp 77,11 triliun naik jadi Rp 83,26 triliun. Artinya naik sebesar Rp 6,14 triliun atau 7,97 persen dari APBD penetapan.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan Anies harus lebih kerja keras lagi untuk menggenjot penyerapan anggaran. Sehingga anggaran yang diperuntukan bagi rakyat bisa terealisasi dengan baik.
BACA JUGA: Anies Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta
"Kalau ditekan oleh pimpinan (gubernur) dan dibangun suatu kekuatan saya kira bisa terserap juga anggarannya. Tergantung SKPD-nya, ya gubernur harus kerja keras," tutur politisi PDIP ini. (rgm/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PKS: Pembangunan di Era Anies Lambat
Redaktur & Reporter : Adil