jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah adanya isu politis dalam penggerebekan gudang beras PT Indo Beras Unggul (IBU) oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) lalu.
Menurutnya, PT IBU telah memonopoli harga, yaitu menjual harga beras dengan disparitas tinggi.
BACA JUGA: Sidak, Beras Maknyuss dan Ayam Jago Beredar di Pasaran, Dijual Mahal
"Kami hadir melindungi masyarakat Indonesia, nggak ada motif lain. Kami ikuti keinginan rakyat, bukan segelintir orang," kata dia di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).
Amran menjelaskan, penggerebekan tersebut dilakukan karena PT IBU diduga melakukan beberapa pelanggaran.
BACA JUGA: Soal PT IBU, Herman Khaeron Apresiasi Penegakan Hukum Bidang Pangan
Karenanya, pemerintah melalui Satgas Pangan mengambil tindakan tegas guna memperbaiki tata niaga pangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Petani, kata dia, harus mendapatkan keuntungan yang layak dari usahanya serta harga kebutuhan pokok di pasar stabil, sebagaimana yang terjadi pada Ramadan hingga Lebaran 2017 lalu.
"Ini kerja kami semua. Tolong kita bahu-membahu jaga pangan. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan nasional. Kalau (stok pangan) goncang, perut lapar, kita bertikai," bebernya.
BACA JUGA: Bareskrim Panggil 9 Saksi Kasus PT IBU, tapi yang Datang..
Amran meyakini, tindakan tegas itu merupakan solusi permanen dalam rangka mengentaskan persoalan pangan yang kerap terjadi di Tanah Air, seperti tingginya disparitas harga antara ketika membeli dari petani dengan menjual kepada konsumen.
"Kalau mau sembuh, kami minta agar diparitas harga jangan terlalu tinggi. Ini (PT IBU) diparitas lebih dari 100 persen," ucapnya.
Amran menegaskan, meski telah menindak PT IBU, tapi hubungannya dengan pejabat di jaringan induk PT IBU seperti Komisaris Independen PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Food Anton Apriyantono, masih baik.
Anton merupakan mantan Mentan Kabinet Indonesia Bersatu.
"Aku hanya melanjutkan perjuangan beliau. Kalau ada keberhasilan, keberhasilan beliau juga. Kalau ada salah, salah junior. Jangan hubungkan persoalan darat ke laut," jelasnya.
Selain itu, dia pun meluruskan kesimpangsiuran isu yang beredar pascapenggerebekan gudang beras merek Cap Ayam Jago dan Maknyuss tersebut, menyangkut subsidi.
Dia menjelaskan, kucuran dana pemerintah di sektor pangan merupa subsidi input, seperti pupuk Rp 31,2 triliun dan benih Rp 1,3 triliun. Sedangkan subsidi ouput dengan membeli beras petani untuk diberikan kepada masyarakat prasejahtera sebesar Rp 19,8 triliun.
Nilai tersebut, tambah dia, belum termasuk bantuan sarana dan prasarana lain yang angkanya juga menembus triliunan rupiah setiap tahunnya.
Soal jumlah varietas IR 64 yang beredar di pasaran cuma sekitar 15 persen, Amran membenarkan. Namun, dia mengingatkan, jika jenis tersebut cukup banyak dan mencapai 90 persen dari 15,2 juta hektare luas lahan padi. Misalnya, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, Cibogo, dan lainnya.
"Ini sama-sama harganya di seluruh Indonesia Rp 7 ribu. Kemudian, dapat subsidi pupuk, benih," pungkas dia. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bongkar Permainan PT IBU, Pedagang Beras Apresiasi Satgas Pangan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga