Tak Ikut Penataran, Diadukan ke Dewan

Jumat, 15 Oktober 2010 – 03:18 WIB

JAKARTA -- Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) segera merealisasikan rencananya untuk menggelar orientasi atau penataran para bupati dan walikota terpilih hasil pilkada 2010Dijadwalkan, acara ini akan mulai digelar pada 18 oktober 2010 di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemdagri, Jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan.

Hingga kemarin (14/10) sudah terdaftar 60 bupati dan walikota yang siap mengikuti acara yang dibiayai APBN itu

BACA JUGA: Mangkir Lagi, Jemput Paksa!

Kepala Badan Diklat Kemdagri, Tarmizi A Karim menjelaskan, para bupati/walikota itu akan mengikuti orientasi selama dua minggu, yang dibagi dalam dua kelas penuh yang masing-masing diisi 30 peserta.

Tarmizi menjelaskan, tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para bupati/walikota yang baru saja terpilih, agar lebih paham mengenai seluk-beluk kepemerintahan
"Karena latar belakang mereka variasi, heterogen, maka diharapkan nantinya saat memimpin daerahnya, bisa optimal

BACA JUGA: Timur Melaju Mulus...

Ini lebih untuk penguatan kompetensi," terang Tarmizi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/10)
Saat memberikan keterangan, dia didampingi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Raydonnyzar Moenek.

Dijelaskan, materi yang akan disampaikan antara lain mengenai pemahaman berbangsa dan bernegara, demokrasi, hubungan pusat-daerah, etika pemerintahan, dn pemberantasan KKN

BACA JUGA: Gayus Tuding Benny Punya Kepentingan

Dihadirkan pembicara antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan tokoh-tokoh nasional lainnya

Tarmizi menjelaskan, bupati/walikota yang ikut adalah mereka yang sudah dilantikSedangkan yang terpilih tapi belum menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan pengangkatan, tidak ikutAcara ini diprioritaskan bagi bupati/walikota yang baru pertama kali menduduki jabatan tersebutSedang yang sudah memasuki dua periode masa jabatan, tidak diprioritaskan.

Ditanya apa sanksi yang diberikan bagi yang tidak mau ikut, Tarmizi mengatakan, tidak ada sanksinyaNamun, lanjutnya, Mendagri Gamawan Fauzi akan menyurati yang tidak ikut itu, yang tembusan suratnya dikirim ke DPRD.  Khusus untuk gubernur yang baru terpilih, forumnya akan digelar dalam bentuk pertemuan-pertemuan khusus"Seperti workshop," ucapnya.

Sebelumnya, Gamawan Fauzi pernah menjelaskan, pembekalan ini semata-mata untuk membantu kepala daerah-wakil kepala daerah, agar bisa langsung bekerja dengan baik begitu menduduki kursi jabatannya.  Menurut Gamawan, tujuan orientasi ini adalah agar kepala daerah yang baru menjabat bisa memahami secara benar filosofi pemerintahan, yang jelas sangat berbeda dengan orientasi seorang pengusaha atau tokoh agama, misalnya(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Timur: Operasional Polri Masih Kecil


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler