JAKARTA -- Politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pelibatan Golkar sebagai pimpinan setgab partai koalisi tidak menjamin pemerintahan SBY bakal stabil"Apakah ada jaminan pemerintahan bakal stabil setelah Ical menjadi ketua harian setgab, saya sebagai kader Golkar nggak yakin," kata Agun saat berdiskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, kemarin (8/5).
Secara pribadi, Agun menolak bila agenda memperkukuh koalisi digiring untuk kembali ke bentuk otoritarianisme gaya baru
BACA JUGA: Bantah Sekber Koalisi Terkait Century
Dia menyebutkan, koalisi seharusnya dibangun dalam konteks demokrasiBACA JUGA: Setgab untuk Amankan SBY
Jangan-jangan Golkar dibawa ke sana lagi (mendukung otoritarianisme, Red)," ujarnya.Agun menyampaikan, kemunduran itu bisa saja terjadi kalau gagasan koalisi ternyata menimbulkan oligarki kekuasaan, serta menumbuhkan simbiosis mutualisme antara penguasa (SBY) dan pengusaha (Ical)
Dia menambahkan, dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat
BACA JUGA: Tekanan ke Kubu AU Semakin Kuat
Bila ditarik ke lingkup parpol, kedaulatan adalah milik anggota parpol tersebut"Yang saya takutkan hari ini, kedaulatan itu bergeserTidak ada lagi anggota yang berdaulatYang berdaulat cuma ketua umum-ketua umum partai," ujar Agun"Kalau para ketua umum partai yang berdaulat, sementara anggotanya dibaikan, di-cuekin, aspirasinya tidak pernah ditampung, ditempatkan berdasar kejujuran dan objektivitas, akan tercipta oligarki kekuasaan," tegas anggota Komisi II DPR itu.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi enteng kritik Agun"Kalau (pernyataan) Pak Agun tadi itu, saya kira lebih sebagai curhat internal Partai Golkar," kata Anas, sambil melirik Agun
Menurut Anas, format koalisi yang ingin dibangun adalah koalisi yang kuat dan kukuhTetapi, tidak menyeragamkanAnas menyadari betul bahwa tidak mungkin semua parpol diseragamkan dan dilebur menjadi betul-betul satu"Jadi, ini koalisi yang tetap menghargai eksistensi dan identitas politik dari masing-masing peserta koalisi," jelasnya.
Dia menambahkan, semangat untuk memperkukuh koalisi itu bukan hanya bersifat bilateral antara Demokrat dan GolkarNamun, itu juga mencakup seluruh peserta koalisi"Ini komitmen bersama dari seluruh partai peserta koalisi dan tidak berkaitan dengan mundurnya Sri Mulyani atau penugasan baru Sri Mulyani di Bank Dunia," jelasnya.
Anas menyampaikan, gagasan membentuk setgab muncul sebelum terbentuknya koalisi yang mengajukan pasangan calon SBY dan Boediono dalam pilpresSetelah pansus angket Century selesai, baru pembicaraan mengenai setgab dilanjutkanAwalnya, direncanakan bernama sekretariat bersama atau sekber"Cuma, kalau sekber, konotasinya tahun 1964Nggak enak sama Golkar kan kalau sekberMakanya, namanya bukan sekber, tapi setgab," jelas Anas, lantas tersenyum
Secara historis, keberadaan Partai Golkar memang bermula dari berdirinya Sekber Golkar di pengujung kekuasaan Presiden Soekarno pada 1964Pendirinya adalah Angkatan Darat yang bertujuan menandingi pengaruh PKI dalam kehidupan politik(pri/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Kada, Antre Ditangkap KPK
Redaktur : Soetomo Samsu