JAKARTA - Status keistimewaan Jogjakarta terus berkembang pasca pernyataan Presiden Susilo Bambang YudhoyonoSupaya bolanya tidak bergulir liar, pimpinan DPR meminta Pemerintah segera mengirimkan draf RUU Keistimewaan Jogja
BACA JUGA: Polri Rekonstruksi Transaksi Gayus
Hal Itu demi memberikan kepastian format apa yang disiapkan terkait posisi Sri Sultan Hamengkubuwono di pemerintahan Jogja."Kami sudah dua bulan ini menunggu draf RUU Jogja," kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR di gedung parlemen Jakarta, kemarin (1/12)
BACA JUGA: Sel Pengap, Kesehatan Baasyir Terganggu
RUU itu ditarget tuntas pada satu tahun pertama persidangan DPRMenurut Priyo, dirinya sempat merasa terkejut dengan pernyataan SBY terkait sistem monarki di Jogja
BACA JUGA: Empat Wartawan Divonis Bersalah
Presiden menilai bahwa sistem monarki di Jogja tidak sesuai dengan iklim demokrasi di IndonesiaNamun, dia meyakini ada posisi ideal yang diinginkan Presiden atas posisi Sultan"Kami masih berpraduga baik, mungkin yang ingin disampaikan Presiden tidak sama dengan yang dipahami," kata Priyo.Jika dilihat pada sudut pandang Golkar, kata Priyo, masih ada keinginan untuk mempertahankan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin JogjaPeran sejarah Sultan Hamengkubuwono IX sangat besar dalam perjuangan masa laluFaktor itu tidak bisa dilupakan dalam memberikan posisi istimewa kepada Jogja dan Sultan"Keistimewaan ini yang dibangun bersama-sama," kata Priyo
Dia menambahkan, selama Sri Sultan HB X dan Paku Alam masih sehat, Golkar menilai posisi keduanya ditetapkan saja"Itu tidak ada hubungan dengan sistem kerajaan," ujar PriyoJika pemerintah nantinya mengajukan sistem lain yang merubah keistimewaan Jogja, Priyo menjamin Golkar akan menolak draf tersebut"Ya (Golkar akan menolak), jika draf itu merubah keistimewaan," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berharap Kemendagri sebagai wakil pemerintah sudah mengirim draf inisiatif pekan depanSetelah draf RUU Jogja masuk, Komisi II DPR akan membantu pemerintah untuk melakukan uji publik"Kita akan bantu mendeseminasi, semua yang sifatnya reaksi, itu kita redam dulu," kata Ganjar secara terpisah.
Terkait dugaan adanya konflik antara SBY dengan Sultan, Ganjar menegaskan Komisi II tidak akan terlibatMenurut Ganjar, dugaan konflik itu adalah urusan pribadiKomisi II hanya akan membahas substansi masalah sebenarnya dari Komisi II"Yang pribadi tidak akan kita bawa ke siniYang kita sampaikan adalah RUU dan naskah," tegasnya.
Menurut Ganjar, tidak perlu berspekulasi jauh atas draf yang sedang disiapkan pemerintahBisa jadi informasi yang diberikan baikBisa jadi, selama ini ada informasi dari pemerintah yang belum tersampaikan dengan maksimal"Kalau warga Jogja setuju, tentu kami ketokTapi, saat disampaikan, warga Jogja tidak setuju, ya pemerintah harus kita ingatkan," tandasnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Indikasi SBY Ingin Copot Sultan HB X
Redaktur : Tim Redaksi