JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM harus dibayar mahalTahun ini, pemerintah mesti merogoh kocek hingga Rp 244 triliun untuk menutup belanja subsidi di APBN 2011.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, berdasar kalkulasi pemerintah, tahun ini subsidi akan membengkak hingga Rp 244,5 triliun
BACA JUGA: Jangan Malah Swasta yang Keruk Keuntungan Inalum
"Itu adalah subsidi energi dan subsidi nonenergiData Kementerian Keuangan menunjukkan, sepanjang 2011 ini, subsidi energi akan menembus angka Rp 187,2 triliun, atau 137 persen dari pagu APBN 2011 yang sebesar Rp 136,6 triliun
BACA JUGA: Pemanfaatan Fasilitasi FTA Naik
Prognosa tersebut terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 120,8 triliun dan subsidi listrik Rp 66,4 triliunBACA JUGA: Kembangkan Panas Bumi, PGE Siapkan USD2 Miliar
"Khusus untuk subsidi BBM, naiknya memang signifikanIni karena pemerintah tidak berencana untuk menyesuaikan harga (menaikkan, Red) BBM," katanya.Agus mengakui, sebenarnya, sesuai dengan Pasal 7 APBN 2011, pemerintah memiliki keleluasaan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi"Kita memahami bahwa Undang-undang memperbolehkan untuk menyesuaikan harga BBMJadi kita tidak pernah tutup alternatif itu," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Pasal 7 UU APBN 2011 menyebutkan, pemerintah diberi wewenang untuk menyesuaikan harga BBM, jika harga minyak Indonesia (ICP) berada 10 persen di atas asumsi APBN yang sebesar USD 80 per barelArtinya, jika harga minyak di atas USD 88 per barel, maka pemerintah bisa saja menaikkan hargaSebagai catatan, saat ini rata-rata ICP sudah mencapai USD 95 per barel.
Meski demikian, lanjut Agus, sampai saat ini, pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM"Kalau ditanya tentang penyesuaian harga, kita pada saat ini tidak ada rencanaKarena itu, program pemerintah yang utama adalah mengendalikan BBM bersubsidi," jelasnya.
Menurut Agus, program pengendalian konsumsi BBM kini menjadi opsi utama pemerintah untuk menekan subsidiSebenarnya, kata dia, program pembatasan sudah direncanakan sejak Oktober 2010, kemudian mundur menjadi April 2011, tapi mundur lagi"Karena itu, kita harapkan tahun ini terealisasi," ujarnyaKementerian ESDM sendiri menyatakan, program pembatasan tersebut paling cepat akan diberlakukan usai Lebaran tahun ini.
Ketua Badan Anggarana DPR Melchias Mekeng mengakui, besaran subsidi yang mencapai Rp 244,5 triliun sudah tidak sehat bagi APBN"Secara pribadi, saya kurang setuju dengan subsidi sebesar ituBayangkan, itu hampir sepertiga dari total belanja pemerintah yang sebesar Rp 908 triliun," katanya.
Meski demikian, kata Mekeng, karena pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas dengan menaikkan harga BBM, maka DPR akan memproses prognosa besaran subsidi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut"Tapi sebenarnya sayang, kalau sebagian dana itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, maka sudah ribuan kilometer jalan yang bisa dibangun," ujarnya.
Karena itu, lanjut dia, agar APBN tidak terus terbebani oleh subsidi, maka pemerintah harus segera merumuskan program pengendalian konsumsi BBM, termasuk memperketat pengawasan agar BBM bersubsidi tidak diselewengkan ke sektor industri(owi/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garap West Madura, Pertamina Ajak Pemda di Jawa Timur
Redaktur : Tim Redaksi