jpnn.com, BATAM - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, persoalan angkutan umum dalam trayek sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.
Dimana angkutan online harus memiliki badan usaha, karena aplikasi tidak bisa bertindak untuk pengelolaan.
BACA JUGA: Tanpa Ampun! 48 Bangunan Liar Dibongkar Tim Terpadu
"Perusahaan online untuk angkutan umum harus memiliki badan usaha, tak bisa berpatok pada aplikasi saja," terang Yusfa di Kantor DPRD Batam, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) Selasa (1/8).
Dikatakan Yusfa, jika perusahaan online tidak memiliki badan usaha, maka mereka bisa bergabung dengan badan usaha yang sudah ada atau mengurus izin sewa khusus.
BACA JUGA: Burung Kacer Seludupan dari Malaysia Mati Satu Per Satu, Flu Burung?
"Tak boleh asal operasi. Mereka harus melakukan uji KIR, kemudian punya TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari kepolisian. Kalau sekarang kan mereka beroperasi tanpa ketentuan apapun," ujar Yusfa.
Izin sewa khusus dikeluarkan langsung Gubernur sesuai Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 itu. Hingga kemarin, belum ada satupun surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur soal izin khusus sewa.
BACA JUGA: Minyak Dunia Mulai Stabil, Industri Galangan Kapal di Batam Kembali Ada Harapan
"Yang mengurus adalah perusahaan penyedia jasa online itu," jelasnya.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 445 Jamaah Calon Haji Kloter 2 Berangkat dari Batam
Redaktur & Reporter : Budi