Menurut H Udin Hianggio, keinginan warga Pulau Bunyu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat
BACA JUGA: 36 Perkebunan Sawit belum Sediakan Plasma
Pada prinsipnya kata dia, untuk kepentingan nasional, apapun kebijakan pusat, pemerintah kota Tarakan akan selalu terbuka menerimanya“Sejatinya kita siap saja (menerima Bunyu), demi kepentingan nasional
BACA JUGA: Tahun Depan, e-KTP Dipungut Rp30 Ribu
Jika memang itu yang diputuskan,” kata Udin diplomatis, ketika ditemui usai menyampaikan Nota Keuangan R-APBD 2012 di gedung DPRD Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman, kemarinBACA JUGA: Bakar Kios PKL, Satpol PP Diadukan ke Dewan
Hal ini diperkirakan mengganggu realisasi tujuan warga Bunyu“Namun begitu, sekali lagi, semua keputusan ini diserahkan lagi kepada pemerintah pusat demi kepentingan nasional,” imbuhnyaSelain itu, pemerintah kota Tarakan juga berupaya menghindari pandangan bahwa keinginan masyarakat Bunyu ini didasarkan atas tawaran Tarakan“Kita tidak mau juga dianggap seolah-olah kita yang mau menarik Bunyu, itu tidak adaSelain itu pemerintah kota juga tidak bisa proaktifYang pasti kita menunggu kebijakan provinsi dan pusat, agar tidak ada gesekan antar daerah bertetangga ini,” harapnya.
DPRD Tarakan juga tak masalah jika Bunyu bergabung dengan TarakanKetua DPRD Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto kemarin (6/12) mengatakan, pulau penghasil methanol dan batu bara itu bisa menjadi kecamatan kelima TarakanTapi, tentu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan“Nanti coba kita (bahas, red)Karena sudah banyak masukan-masukan dari Bunyu yang kaitannya tentang layananBerdasarkan informasi, jarak ke ibukota kabupaten itu membebani biaya masyarakatTapi ya itu tadi, kita tahu bahwa semuanya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan,” ungkap Effendhi kepada wartawan, kemarin.
Aturan itu jelasnya, harus ada persetujuan dari kabupaten induk, yakni Kabupaten BulunganSelanjutnya, sejauhmana rekomendasi Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim)“Setelah ada persetujuan dan rekomendasi itu, sudah barang tentu, kita harus menghadap menteri dalam negeri untuk pembahasan selanjutnyaYang jelas ada banyak proses,” katanya
Menurutnya, keinginan Tarakan menerima Bunyu menjadi salah satu bagian dari Tarakan bukan dari sisi sumber daya dlam (SDA) pulau itu yang melimpah, melainkan karena alasan-alasan kemanusiaan yang selalu diungkapkan warga Bunyu kepada wakil rakyat di Tarakan“Secara pribadi, kalau mereka mau bergabung dengan alasan-alasan kemanusiaan, apa salahnyaHarapan kita, bukan soal lain, tapi betul-betul hati nurani,” ungkapnya.
Diakuinya, seringkali dia harus berhadapan dengan sejumlah warga Bunyu yang menyampaikan uneg-unegnya agar Tarakan bisa menerima pulau yang pernah didatangi mantan Presiden Soeharto itu“Terus terang, secara pribadi kami sangat terenyuhTetapi, kita kan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada,” kata pria berkacamata ini
Secara tertulis diakuinya belum ada permintaan atau permohonan resmi dari merekaKalau Terkait kendala dana dan dukungan moril yang dialami warga Bunyu untuk proses bergabungnya Bunyu ke Tarakan, dikatakan Effendhi, DPRD Tarakan harus membicarakannya terlebih dahulu“Tapi seyogyanya bantuan itu bukan dari kabupaten atau kota, tapi mungkin dari provinsi dan tentu masyarakat Bunyu sendiriTapi kita akan bahas dulu, apakah kita bantu atau tidak, keputusan bukan di saya,” ujarnya.
“Terus terang, kalau nanti kita bantu, disamping menyalahi aturan, itu (bantuan, red) juga terkesan, bahwa Bunyu ingin gabung Tarakan karena keinginan Kota Tarakan, ini yang tidak boleh terjadi,” terangnya(ash/nat/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miras Rp2 M Diamankan Polisi
Redaktur : Tim Redaksi