Target Pajak Makin Tinggi, Ini Saran Ketua Umum HIPMI

Kamis, 21 Desember 2017 – 01:10 WIB
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (paling kiri) bersama Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, Maruarar Sirait dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (20/12). Foto: RMOL

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengkhawatirkan tingginya target  pajak dalam APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp 1.618 triliun. Menurutnya, target pemasukan dari perpajakan yang terlalu tinggi justru bisa membebani pengusaha.

"Ini ada sebuah kekhawatiran. Target pajak Rp 1.600 triliun ini merupakan target yang sangat optimistis tapi ekspansif," ujar Bahlil dalam dialog bertema Arah Kebijakan Perpajakan 2018 yang digelar atas kerja sama KADIN dan HIPMI di Jakarta, Rabu (20/12).

BACA JUGA: Realisasi Penerimaan Pajak Pasti Meleset

Dialog itu juga menghadirkan pembicara lain. Di antaranya adalah Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjadi pembicara kunci dalam dialog itu. Sedangkan moderator dialog adalah anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

BACA JUGA: Pengawasan Sulit, Bea Masuk Intangible Goods Harus Dikaji

Bahlil menambahkan, semua pihak seharusnya bersikap realistis dalam melihat target pajak. Tahun ini saja, dari target pajak sebesar Rp 1.283 triliun triliun yang dipatok dalam APBN-P 2017, baru tercapai sekitar Rp 1.058 triliun.

Sedangkan dalam prediksi HIPMI, perekonomian 2018 tak akan beranjak jauh dari tahun ini. Karena itu Bahlil menegaskan, bahwa pengusaha menjadi faktor penting dalam memenuhi target pajak.

BACA JUGA: Tak Bisa Konvensional Lagi, UMKM Harus Digitalisasi

"Jangan-jangan negara berharap dari Rp 1.600 triliun kemudian pengusahalah yang menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi tersebut," katanya.

Karena itu Bahlil mendorong Ditjen Pajak Kemenku melakukan langkah-langkah besar. Di antaranya adalah memberesi regulasi yang masih tumpang tindih dan memberi jaminan kepastian hukum.

Bahlil menegaskan, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak harus menjujung asas keadilan. "Jangan sampai kelas bawah menjadi incaran pajak sedangkan atas dibiarkan," harapnya.(ysa/rmo/jpg)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menanti Janji Pemerintah Tetapkan Pajak e-Commerce


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler