jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait ketidakmampuan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memetakan permasalahan keamanan dan merumuskan antisipasi adanya kemungkinan ancaman dari pihak luar dinilai telah meresahkan publik.
"Kekhawatiran Panglima TNI tentang keamanan dan keselamatan Indonesia yang diekspos ke publik sungguh aneh. Karena, bukankah Panglima TNI adalah orang yang bertanggung jawab tehadap keamanan Indonesia? Pernyataan ini justru menimbulkan kecemasan di masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (03/10).
BACA JUGA: Gubernur NTB Diminta Taati Putusan MA Soal Nahdlatul Wathan
Menurut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, kritik dan otokritik terkait keamanan negara sebaiknya disampaikan di internal pemerintah saja, dan tak perlu diungkap ke publik.
"Bicarakan saja di internal pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik,” tegas mantan Sekretaris Militer ini.
BACA JUGA: Tax Amnesty Disambut Positif, Inilah Harapan Partai Kakbah
Lagi pula, lanjut TB Hasanuddin, dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV tentang Peran, Fungsi, dan Tugas sudah dijelaskan. TNI juga memiliki peran untuk menangkal ancaman dari luar.
Karena itulah, maka TNI dilengkapi dengan sebuah badan intelijen yang bernama BAIS (Badan Intelijen Strategis). Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI.
BACA JUGA: Kakak Bang Ipul Sengaja Pilih Pengacara Bersuami Hakim
"Dalam UU TNI Pasal 6 ayat a dijelaskan bahwa TNI bertanggungjawab menangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ungkap TB Hasanuddin.
Sebagaimana diketahui, dalam sebuah wawancara sebuah majalah mingguan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkap bahwa dirinya sejak berpangkat Kolonel, BIN dan BAIS sudah tak pernah lagi menyampaikan rumusan tentang ancaman bangsa Indonesia.
"Saya adalah orang yang sangat khawatir tentang kondisi negara kita. Khawatir karena secara tidak sengaja yang saya lakukan adalah protes terhadap hal-hal yang dilakukan pada saat saya masih kolonel. Sebuah negara harusnya punya rencana kontinjensi (cadangan)," ujar Jenderal Gatot.
Bahkan, kata Gatot, tidak ada satu institusi pun di negeri ini yang menyampaikan ancaman bangsa ini.
"Sampai sekarang. Harusnya yang merumuskan ancaman terhadap negara kan BIN," tukas Gatot.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bos KPK Sudah Baca Putusan Suap Kajati DKI, Hasilnya?
Redaktur : Tim Redaksi