Tekan Korupsi, Tender dengan Elektronik

JAKARTA -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menerangkan, mulai tahun 2011 seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian yang dipimpinnya akan dilakukan secara elektronikMenurutnya, hal ini guna menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran.

“Mulai 2011 seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik

BACA JUGA: Kejaksaan Ancang-ancang Minta Tambahan Anggaran

Pasalnya, proses pengadaan tersebut sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyelewenganTerlebih pada proses tender,” ungkap Mendiknas di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (11/1).

Selain menggunakan cara elektronik, Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)  juga mengungkapkan, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas para pemiimpin proyek di dalam lingkungan Kemdiknas

BACA JUGA: Tugas Kemenpera Bukan Bagi-bagi Rumah

“Sehingga nanti pengawasannya akan lebih jelas dan lebih mudah,” jelas Mendiknas.

Dihubungi terpisah, Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil mengaku jika temuan dari BPK  yang bermasalah adalah hanya masalah pembangunan yang belum rampung dan peralatan yang belum difungsikanDengan kondisi tersebut, Kemendiknas sudah melakukan teguran langsung kepada pejabat terkait

BACA JUGA: Lima Tahun Lagi Birokrasi Daerah Lumpuh

“Ada tapi belum dipakaiOleh karena itu, kebetulan karena rektor Unair ada di Jakarta, kita undang kesini (Kemendiknas) untuk menjelaskan masalah ini semuaKatanya peralatan dan RS akan dilaunching berbarengan pada April 2011 ini,” tuturnya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu Anggota VI BPK, Rizal Djalil mengatakan bahwa Kemdiknas belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK dari hasil audit tahun 2010 laluTemuan BPK yang belum di tindaklanjuti antara lain,  pengadaan alat ke­se­hatan di rumah sakit pendidikan di Unair dan Universitas Mataram. 

“Dari kegiatan Kemendiknas pada 2009 yang diperiksa pada 2010, setelah kita pantau dari Rp 2,3 triliun, baru 14 persen yang ditindaklanjutiKita sudah sampaikan ke DPR akhir tahun lalu,” katanyaDisebutkan, di RS Unair terdapat alat kesehatan senilai sekitar Rp 35 miliar sampai hari ini belum difungsikanDemikian juga di RS Universitas Mataram senilai Rp 19 miliar(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Irwasda Periksa Dana APBD untuk Klub