Terganggu Cuaca, Adi Sutjipto Tutup 50 Menit

JAKARTA - Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta, Rabu (10/3) petang, sempat harus ditutup sementara oleh PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara, karena masalah cuacaAkibat penutupan ini, sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju bandara tersebut sempat terganggu.

Dalam rilis yang diterima JPNN, Manajer Operasi PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta, Halendra YW mengungkapkan, alasan penutupan ini adalah karena gangguan cuaca yang mengakibatkan berkurangnya jarak pandang pilot yang hendak melakukan pendaratan maupun lepas landas

BACA JUGA: Mantan Dirut Bank Century Bungkam

"Penutupan kami lakukan selama sekitar 50 menit, sejak pukul 15.00 hingga 15.50 WIB, untuk alasan keselamatanSetelah cuaca membaik, bandara langsung kami buka kembali

BACA JUGA: DPD Dorong Revisi UU Pokok Agraria

Sekarang kondisinya sudah normal lagi,” jelasnya saat dihubungi.

Menurut Halendra, akibat cuaca buruk tersebut, jarak pandang di bandara yang dikelola pihaknya itu sempat hanya sebatas 500 meterSementara menurut aturan keselamatan penerbangan, jarak pandang minimal yang diizinkan, baik untuk mendarat maupun lepas landas, adalah 1.200 meter.

"Akibat kita tutup, ada beberapa pesawat yang sempat holding di udara, menunggu cuaca membaik

BACA JUGA: Tak Rukun Lantaran Sengketa Batas

Ada juga yang RTB (terbang kembali ke bandara asal)Bandara kita buka setelah jarak pandang terbang mencapai 1.500 meter," imbuhnya.

Disebutkan Halendra, pesawat-pesawat yang bertahan di udara dan akhirnya terbang kembali ke bandara asal itu, antara lain adalah Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 212 tujuan Jakarta-Jogja, kemudian Wings Air nomor penerbangan IW 1812 rute Bandung-Jogja, juga Mandala Airlines RI 349 yang terbang dari Balikpapan.

"Kalau yang dibatalkan penerbangannya ada dua pesawatYaitu Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 211 rute Jojgja-Jakarta, serta Lion Air nomor penerbangan JT 557 yang juga tujuan Jakarta," pungkas Halendra(lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Jabar Pertanyakan Kasus Fee BPD