jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyampaikan catatan akhir tahun 2024 mengenai kinerja dan evaluasi pengembangan perlindungan konsumen.
Selama tahun 2024, BPKN menerima 1.733 pengaduan dari berbagai sektor, yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 424.256.065.321.
BACA JUGA: BPKN Ungkap Risiko Beli Ponsel Ilegal Atau di Luar Negeri
Ketua BPKN M. Mufti Mubarok mengungkapkan dari jumlah tersebut nilai kerugian dari konsumen yang berhasil dipulihkan mencapai Rp 44.825.538.742.
"Nilai tersebut masih jauh di luar target kami dan ke depan akan kami maksimalkan," kata Mufti saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan belum lama ini.
BACA JUGA: BPKN: Pelaku Usaha Wajib Punya Hotline Service untuk Memudahkan Konsumen
Mufti Mubarok menyadari angka terpulihkan masih jauh dari kerugian yang tercatat sepanjang 2024.
Mufti juga mencatat masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti Indeks Keberdayaan Konsumen yang belum memuaskan dan literasi konsumen yang masih rendah.
BACA JUGA: BPKN Terima Puluhan Pengaduan Konsumen Buntut Batalnya Konser BTOB
Namun, BPKN berkomitmen untuk mewujudkan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dia menekankan perlunya penguatan regulasi terkait tugas BPKN serta penyesuaian regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan zaman.
"BPKN memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dengan terus mendorong perlindungan konsumen yang lebih inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Upaya BPKN akan difokuskan pada peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen yang lebih massif.
Selain itu, penguatan kelembagaan perlindungan konsumen dan peningkatan efektivitas peran pemerintah juga menjadi prioritas.
BPKN terus berupaya meningkatkan literasi konsumen dengan melakukan berbagai kegiatan edukasi, baik melalui platform digital maupun langsung ke daerah.
Kegiatan tersebut meliputi edukasi ke berbagai stakeholders, perguruan tinggi, dan komunitas, serta kunjungan ke pasar modern dan tradisional.
Mufti menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem perlindungan konsumen.
"Laporan kinerja ini adalah cerminan dari upaya kolektif kami untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia," katanya tegas.
Wakil Ketua BPKN Syaiful Ahmar menambahkan pihaknya akan fokus pada penyusunan kajian strategis dan riset kebijakan yang relevan dengan isu perlindungan konsumen.
Dia menyebutkan adanya rekomendasi terkait berbagai isu, seperti problematika pembentukan dan pengelolaan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS), serta perlindungan konsumen dalam produksi pangan (Katering).
Selain itu, terkait dinamika penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen terkait penetapan tarif tol sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Syaiful menjelaskan sebanyak 13 rekomendasi telah dikeluarkan BPKN di tahun 2024 dan telah disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait.
"Kami berharap dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian atau Lembaga terkait," ungkap Syaiful. (mcr31/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terima 381 Pengaduan, BPKN Selamatkan Konsumen dari Potensi Kerugian Rp 42 M
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah