Terima SBY Dikritik, Bukan Penggulingan

JAKARTA - Demokrat mengaku menerima kritikan pedas yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina partainya yang juga Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Namun, isu penggulingan atau pemakzulan yang dilontarkan sejumlah tokoh nasional dinilai berlebihan

BACA JUGA: PKB Gundah, Nilai Muhaimin Cuma 5+

Sebelumnya, beberapa tokoh berkumpul di PP Muhammadiyah, MentengMereka mengevaluasi dan menyikapi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dikomandoi Presiden SBY

BACA JUGA: MK Tolak Rencana Pengajuan 100 Saksi Pilkada Lamteng

Isu penggulingan itu muncul menjelang setahun kepemimpinan SBY bersama Wapres Boediono tepat pada 20 Oktober 2010

"Kritik positif akan diterima oleh Presiden SBY dan pemerintahannya

BACA JUGA: Siap Nilai 100 Hari Pertama

Tapi, kalau tujuan kritik untuk menghentikan pemerintahan di tengah jalan, itu merupakan politik gelap mataMari kita hormati pilihan rakyat dan tegaknya konstitusi," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

Hanya saja, kata Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua, kritikan yang dilontarkan oleh Petisi 28 dan sejumlah tokoh nasional, bukanlah ancaman bagi partai penguasa"Memang gampang (menurunkan) Presiden SBYKritikan itu sebagai masukan bagi pemerintah," kata dia

Sebelumnya, digelar pertemuan oleh sejumlah tokoh di JakartaTampak dalam pertemuan itu, antara lain mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla,  Ketua MPR Taufik Kiemas, dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin

Bukan hanya full politik, pertemuan membahas kinerja pemerintahan SBY juga berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM) JakartaSejumlah aktivis bergosip membahas isu penggulingan SBY dengan membahas film berjudul Wall StreetPerdebatan pun berlangsung alotIsu paling hangat ialah siapa yang paling pantas menjadi Presiden bila SBY lengeserHadir dalam diskusi itu, antara lain Sukardi Rinakit, Malari Hariman Siregar, Fadjorel Rachman, Hary Rusli Motti, dan Ichsanuddin Noorsy

Sementara itu, Polda Metro Jaya meminta kepada organisasi yang ingin menggelar unjukrasa pada 20 Oktober 2010, bertepatan dengan setahun pemerintahan SBY-Boediono, agar memberitahu kepolisianPolda pun memperingatkan agar melakukan aksi dengan damai, tanpa anarkiInformasi yang beredar, beberapa organisasi berencana melakukan unjukrasa di beberapa ruas jalan di ibukota.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Ibu Kota Baru di Luar Jawa