Terlalu Mewah, Kantor Merpati Harus Pindah

JAKARTA - Roda restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menggelinding menuju program efisiensiKini semua BUMN, khususnya yang merugi, harus memperketat efisiensi.
          
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, efisiensi harus menjadi nafas BUMN, khususnya yang selama ini masih merugi dan masuk program restrukturisasi

BACA JUGA: Ciputra Hospital Kembangkan Wisata Medis

"Tahap awal ini, Merpati dan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset)," ujarnya

Apakah program efisiensi juga akan diterapkan pada BUMN-BUMN rugi lainnya? "Pasti, pasti, pasti," jawabnya di sela pelantikan dirut PLN, Selasa (1/11).
      
Untuk Merpati, lanjut Dahlan, proses efisiensi akan dilakukan melalui perampingan jajaran manajemen, termasuk dewan direksi

BACA JUGA: Bidik Kokas, Bakrie Rangkul Borneo

"Kami ingin, (jumlah direksi) sesedikit mungkinNanti kita serahkan ke (komisaris) Merpati untuk mengaturnya," katanya.
       
Saat ini, direksi Merpati terdiri dari enam orang, yakni Sardjono Jhony Tjitrokusumo (direktur utama), Adi Gunawan (wakil direktur utama), Wisudo (direktur teknik), Asep Ekanugraha (direktur operasi), Tonny Aulia Achmad (direktur niaga), Farid Luthfi (direktur keuangan dan administrasi).

April 2011 lalu, Adi Gunawan mengajukan pengunduran diri dari kursi wakil direktur utama karena alasan kurang cocok dengan manajemen

BACA JUGA: Penelitian Obat, Novartis Gandeng Kampus

Namun, pada Mei 2011, Mustafa Abubakar (menteri BUMN saat itu), menolak pengunduran diri Adi dan memintanya untuk tetap di Merpati.

Selain perampingan manajemen, Dahlan juga akan meminta Merpati agar pindah kantorSaat ini, Merpati menempati kantor pusat di Gedung Basarnas (Badan SAR Nasional), Kemayoran, Jakarta.

Awalnya, gedung tersebut adalah milik MerpatiKarena ada rencana pindah kantor ke Makassar, maka pada 2009 gedung tersebut dijual ke Basarnas senilai Rp 180 miliarNamun, karena karyawan menolak untuk pindah kantor ke Makassar, Merpati pun terpaksa mengontrak di bekas gedungnya sendiriUntuk mengontrak beberapa lantai  di gedung bertingkat 16 tersebut, Merpati harus merogoh kocek sekitar Rp 235 juta per bulan untuk membayar dana surcharge, atau sekitar Rp 3 miliar per tahun.

Dahlan Iskan menyebut, kantor yang disewa Merpati saat ini terlalu mewah dan terlalu mahal, sehingga tidak sejalan dengan program restrukturisasi BUMN yang mengedepankan efisiensiApalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Merpati bisa bertahan karena suntikan dana dari pemerintah

"Jadi, harus pindahKalau bisa ke Makassar, atau kalau tidak, ke (wilayah Bandara) Cengkareng supaya lebih dekat dengan bisnisnya," katanya.

Selain Merpati, BUMN yang harus segera pindah kantor adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)PPA memang bukan BUMN rugi, namun PPA adalah BUMN yang tugasnya merestrukturisasi atau menyehatkan BUMN-BUMN rugi, karena itu harus bisa menjadi teladan efisiensi bagi BUMN-BUMN rugi yang tengah ditanganinya.

Saat ini, PPA menyewa beberapa lantai di Gedung Sampoerna Strategic Square yang ada di kawasan elit bisnis Jakarta (JlJendSudirman)"Nanti PPA pindah ke Gedung (Kementerian) BUMNDi sana masih banyak ruang kosongKan punya gedung sendiri, jadi kenapa harus bayar sewa," ucap Dahlan(owi/kim)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Properti Bakrieland Raup Rp 939,9 Miliar