jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan pemekaran daerah yang masuk ke pemerintah hingga saat ini mencapai 237 usulan.
Namun, pemerintah belum dapat memproses lebih lanjut usulan-usulan tersebut. Karena perlu mengkaji terlebih dahulu dari aspek kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA: Dewan Minta Pemekaran Segera Diwujudkan
"Kami belum berpikir ya, tapi untuk sementara ditunda dulu, sampai lihat nanti kemampuan keuangan daerah," ujar Tjahjo di sela-sela peringatan ulang tahun ke-67 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pengkajian penting dilakukan secara mendalam, agar jangan sampai ketika dimekarkan, daerah belum siap.
BACA JUGA: Target Bulan Ini Dapatkan SK DPRD dan Gubernur
Baik dari segi pendanaan, maupun kelengkapan struktur pemerintahan yang ada.
"Jadi jangan sampai seperti di NTT ini, ada kejaksaan negeri hanya diisi seorang kepala kejaksaan dengan satu orang staf saja. Ada lho di sini," ucap Tjahjo.
BACA JUGA: Yang Ingin Pemekaran, Sabar Ya
Selain itu kata Tjahjo, ada juga satu komando distrik militer (kodim) meliputi hingga enam kabupaten. Padahal efektifnya, setiap kodim hanya meliputi satu kabupaten.
"Jadi untuk sebuah otonomi baru itu, juga dilihat dari bagaimana kesiapan TNI, kesiapan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan sebagainya," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kado dari Bram Atururi: Pemekaran Papua Barat Daya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang