jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjadi tersangka mengenai kasus korupsi perizinan pertambangan di Tanah Bumbu.
"Sudah (terima surat penetapan tersangka). Terima Rabu, 22 Juni kemarin," kata pengacara Maming, Ahmad Irawan saat dikonfirmasi pada Jumat (24/6).
BACA JUGA: Bendum PBNU Mardani Maming Dicekal KPK, Gus Yahya Buka Suara
Irawan menerangkan pihaknya masih memantau perkembangan kasus ini.
Sampai sejauh ini, kubu Maming belum mau mengambil tindakan hukum, seperti mengajukan gugatan praperadilan.
BACA JUGA: Mardani Maming Dicekal KPK, Sekjen PDIP Buka Suara
"Kami pelajari dulu. Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia, kami akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," jelas dia.
Dalam kasus ini, Bendahara Umum PBNU itu bahkan sudah dicekal KPK agar tidak bisa ke luar negeri.
BACA JUGA: KPK Benarkan Keluarkan Surat Pencekalan Maming dan Rois Sunandar
KPK pun belum mengumumkan secara resmi kasus dan tersangka yang melibatkan Maming ini.
Namun patut diketahui, Mardani pernah menjalani persidangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalsel, Senin (25/4). Mardani dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu 2010-2018.
Selama persidangan, Mardani dikonfirmasi perihal penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011. SK tersebut terkait Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).
Sementara itu, persidangan yang digelar, Jumat (13/3), adik mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Cristian Soetio menyebut jika Mardani menerima Rp 89 miliar.
Cristian yang menjabat sebagai Direktur PT PCN saat ini menyebut aliran dana itu diterima melalui perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Mardani, yakni PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).
Nama keluarga Mardani tercatat sebagai pemilik saham mayoritas PT PAR sejak 8 Juli 2021. Dalam data pemegang saham tersebut tercatat nama kakak Mardani, yakni Syafruddin sebagai direktur dengan kepemilikan saham 340 lembar sebesar Rp 170 juta.
Kemudian, PT PAR tercatat mayoritas dimiliki PT Batulicin Enam Sembilan Pelabuhan sejak 13 Oktober 2015 sampai dengan 8 Juli 2021. Nama Mardani sendiri tercatat sebagai pemegang saham pada PT Batulicin Enam Sembilan.
Dalam data pemegang saham tersebut disebutkan PT Batulicin Enam Sembilan dimiliki Siti Maryani dengan jumlah lembar saham sebanyak 24.386 saham sebesar Rp 12.193.000.000. Siti Maryani merupakan ibu dari Mardani.
Selain Siti Maryani, nama adik Mardani, yakni Rois Sunandar tercatat memiliki jabatan sebagai Direktur PT Batulicin Enam Sembilan dengan jumlah lembar saham 15.243 sebesar Rp 7.621. 500.000. Sedangkan, Mardani tercatat sebagai Komisaris PT Batulicin Enam Sembilan dengan jumlah lembar saham sebanyak 21.340 sebesar Rp10.670.000.000. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum HIPMI Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka di KPK?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga