Tertekan Subsidi BBM, APBN-P Diprediksi Defisit

JAKARTA- Pemerintah akan mulai membahas APBN-P 2011 mulai tanggal 4 Juli hingga 26 Juli mendatangHal yang paling dikhawatirkan adalah tekanan harga BBM dan subsidi energi yang diperkirakan melebihi target awal

BACA JUGA: Tawaran Jatah Saham NNT Disesuaikan Kemampuan Pemda

Pemerintah pun berkonsentrasi untuk membahas berbagai resiko fiskal bilamana defisit 1,8 persen yang ditetapkan dari APBN ternyata melebihi target.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan dengan sisa waktu yang ada ini Kemenkeu akan mencoba melakukan evaluasi kembali berbagai anggaran di Kementrian dan Lembaga (KL)Selain itu juga diintensifkan penghematan anggaran untuk menutup defisit sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 2011

BACA JUGA: Presiden Diminta Benahi Sektor Hukum

"Semua KL sudah dipersiapkan untuk berhemat dari kegiatan yang tidak prioritasNantinya akan dialokasikan ulang menjadi tambahan percepatan program prioritas," kata Agus pada wartawan di Istana Negara, Kamis (23/6).

Agus melanjutkan pembahasan APBN-P 2011 akan fokus pada perkembangan terkini, terutama sejumlah perkembangan global yang perlu disikapi karena dipastikan menambah anggaran

BACA JUGA: Dibandingkan Singapura, Indonesia Tertinggal 15 Tahun

Pembahasan dimulai dari finalisasi di tingkat Kemenko, kemudian di bawa ke sidang kabinet.

Di antara yang menjadi perhatian Kemenkeu adalah resiko fiskal dari beban subsidiSaat ini kata Agus, realisasi subsidi BBM sudah melebihi 7 persen dari realisasi masa yang sama tahun sebelumnyaBelum termasuk resiko fiskal dari listrik dan meningkatnya harga minyak dunia.

"Juga dilaporkan hasil dari gas yang tidak sesuai dengan yang diharapkanFaktor dominan lainnya adalah program 10.000 MW tahap I yang sedianya sudah harus selesai, ternyata masih ada kemunduran," kata Agus.

Selain itu rencana awal meningkatkan penggunaan batu bara juga belum maksimalDampaknya penyerapan BBM semakin meningkat di berbagai pembangkit listrikPersoalan listrik ini bukan hanya pada proses produksi tapi juga pada proses distribusi.

"Kalau sumber tenaga listrik masih dari BBM, sedangkan elektrifikasi meningkat maka akan dibayar mahal dengan subsidi yang meningkatInilah semua yang sedang kita kaji dalam revisi APBN-P," kata Agus.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Multistrada Seriusi Perkebunan Karet