Tiap Tahun, Anggaran Gelap Capai Rp14 Triliun

JAKARTA--Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan membeberkan temuannyaTerutama menyangkut anggaran yang belakangan kian menjadi sorotan banyak pihak

BACA JUGA: Timwas Temukan Tenda Haji Dijual ke Asing

Ia menyebut, sedikitnya, dalam setahun ada sekitar Rp 14 triliun yang dianggarkan namun tak jelas peruntukannya

Anggaran gelap itu, sambung dia, kerap dibungkus dengan berbagai label

BACA JUGA: Satgas TKI: Eksekusi Pancung Tuti Belum Pasti

Di antaranya seperti Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)Tahun 2011 dianggarkan masing-masing Rp 7,7 triliun untuk DPID dan Rp 6,3 triliun untuk DPPID.

"Ini yang kita namakan mafia anggaran dan perampokan APBN

BACA JUGA: Ketua DPR: Antrian Makan Jemaah Haji Tak Manusiawi

Karena ternyata dari sekian banyak dana yang digelontorkan itu tidak jelas peruntukannya," ujar Yuna dalam acara diskusi bertemakan Perampokan APBN, Mafia Anggaran dan Kontrak Karya Pertambangan, Senin (7/11) kemarin.

Yang lebih parahnya lagi, kata dia, program tersebut tak mengena sasaranDaerah yang angka kemiskinannya tinggi justru tidak tersentuh.

"Karena persoalan ini sehingga kami tengah melakukan Judicial Review terhadap APBN 2011Ada banyak kejanggalan yang kami temukan di dalamnya," tutur Yuna.

"Ini pelanggaran beratTidak hanya eksekutif tetapi juga legislatifPresiden dan DPR sudah melanggar aturanPadahal DPR itu seharusnya menjadi wakil rakyatTapi bisa jadi  karena kemungkinan tekanan dari partai," tambah pengamat sosial politik, Irman Putra Sidin.(yes/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesepakatan Ekstradisi Tak Tercapai