Tidak Boleh Dikritik, ICW Bantah jadi KPK Lovers

Sabtu, 06 Mei 2017 – 13:01 WIB
KPK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch membantah menjadi pecinta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lovers.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengklaim selama ini dia dan kawan-kawan adalah pihak yang paling keras mengkritik KPK.

BACA JUGA: Ada Kepentingan Pribadi Memboncengi Angket

“Jadi, kami bukan KPK lovers. Kami melihat KPK secara benar,” kata Donal saat diskusi Meriam DPR untuk KPK di Jakarta, Sabtu (6/5).

Dia mengatakan, salah satunya adalah selama ini ICW juga sering melakukan eksaminasi lebih dari 30 putusan pengadilan terkait perkara yang ditangani KPK.

BACA JUGA: Ada Premanisme DPR kepada KPK, Untung Pak SBY Bukan Preman

Jadi, dia menganggap pandangan ICW menjadi KPK lovers tidak benar.

“Menurut saya itu pandangan keliru,” katanya. “Kami menjadi bagian yang mengkritik KPK kalau keliru, kami bagian paling kuat kalau KPK diserang atau dilemahkan,” tambah Donal.

BACA JUGA: Demokrat Tak Akan Mengirim Anggota Fraksi ke Pansus Angket KPK

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu melihat ada yang salah dengan cara pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, ketika ada yang mencoba mengurai dan memperbaiki persoalan itu, malah dianggap prokoruptor.

“Tidak boleh seakan-akan KPK ini kalau disentuh, kita jadi dianggap prokoruptor,” tegasnya di kesempatan itu.

Menurut dia, hal itu membuat terpenjara dengan alam pikir sendiri.

“Kita harus objektif, profesional, dan proporsional melihatnya,” papar anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.

Dia menegaskan, tidak ada upaya pelemahan KPK, termasuk lewat hak angket yang diajukan DPR.

Dia menegaskan, KPK merupakan lembaga yang kuat secara kewenangan.

“Jadi, tidak perlu takut. Kapanpun ngomong sama KPK kayak ngomong sama berhala yang tidak boleh dicolek nih. Terobos kalau ada yang mesti dibenahi, kenapa tidak,” kata dia.

Pengacara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Amin Fahrudin mengatakan, kritik dan evaluasi terhada KPK adalah hak yang wajar-wajar saja.

“DPR melakukan evaluasi dan pengawasan wajar,” tegasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masinton Pasaribu: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler